EMAIL: PASSWORD:
Front Office
UPT. PERPUSTAKAAN
Universitas Esa Unggul


Kampus Emas UEU - Jakarta Barat

Phone : 021-5674223, ext 282
Fax :
E-mail : library@esaunggul.ac.id
Website : http://library.esaunggul.ac.id

Support (Customer Service) :
perpus@esaunggul.ac.id








Welcome..guys!

Have a problem with your access?
Please, contact our technical support below:
LIVE SUPPORT


Astrid Chrisafi




! ATTENTION !

To facilitate the activation process, please fill out the member application form correctly and completely
Registration activation of our members will process up to max 24 hours (confirm by email). Please wait patiently

Still Confuse?
Please read our User Guide

Keyword
Mode
Expanded Search (for Free text search only)
 

UEU » Master Theses » Magister Hukum
Posted by aveneged_rama@yahoo.com at 09/03/2017 11:00:29  •  241 Views


KAJIAN YURIDIS WEWENANG PARTAI POLITIK DALAM MELAKUKAN RECALL ANGGOTA LEGISLATIF DITINJAU DARI PRINSIP DUE PROCESS OF LAW YANG BERKEADILAN

Created by :
STEVANUS KUSAME ( 201304010 )



Subjectwewenang partai politik
recall anggota legislatif
prinsip due process of law
Alt. Subject authority of political parties
recall legislators
the principle of due process of law
KeywordWewenang Partai Politik
Recall
Anggota Legislatif
Prinsip Due Process of Law yang Berkeadilan

Description:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mekanisme recall dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MD3; praktek pelaksanaan recall, apakah sudah sesuai dengan prinsip due process of law yang berkeadilan; serta hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan recall dan upaya pemerintah untuk mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder dengan pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu kepustakaan, observasi dan wawancara. Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mekanisme recall dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MD3 secara umum adalah sebagai berikut. Pertama, mekanisme recall anggota DPR tahapan pengajuannya adalah sebagai berikut: Partai politik mengusulkan kepada pimpinan DPR, Pimpinan DPR meminta verifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pimpinan DPR menyampaikan kepada Presiden untuk meresmikan PAW dengan rekomendasi dari KPU, Presiden membuat Surat Keputusan (SK) tentang PAW. Kedua, mekanisme recall anggota DPRD provinsi tahapan pengajuannya adalah sebagai berikut: Partai politik mengusulkan kepada pimpinan DPRD Provinsi, Pimpinan DPRD Provinsi meminta verifikasi kepada KPU Provinsi, Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk meresmikan recall dengan rekomendasi dari KPU Provinsi, Menteri Dalam Negeri membuat Surat Keputusan (SK) tentang recall. Ketiga, mekanisme recall anggota DPRD kabupaten/kota tahapan pengajuannya adalah sebagai berikut: Partai politik mengusulkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota meminta verifikasi kepada KPUD Kabupaten/Kota, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk meresmikan recall dengan rekomendasi KPUD Provinsi, Gubernur membuat Surat Keputusan (SK) tentang recall. Praktek pelaksanaannya recall yang ada sekarang ini belum sesuai dengan prinsip due process of law yang berkeadilan yaitu bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan recall yang sesuai dengan prinsip due process of law yang berkeadilan ada tiga, yaitu: 1) Ketentuan UU Partai Politik dan MD3 menerapkan ketentuan yang tidak adil bagi anggota DPR/DPRD; 2) Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan oleh partai politik dan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri; 3) Tidak ada kemauan politik dari partai untuk melaksanakan recall yang sesuai prinsip due process of law.

Contributor:
  1. Jean N.Sally
Date Create:09/03/2017
Type:Text
Format:PDF
Language:Indonesian
Identifier:UEU-Master-201304010
Collection ID:201304010


Source :
Master Theses of Law

Relation Collection:
Fakultas Hukum

Coverage :
Civitas Akademi Universitas Esa Unggul

Rights :
@perpustakaan Universitas Esa Unggul


Publication URL :
http://digilib.esaunggul.ac.id/kajian-yuridis-wewenang-partai-politik--dalam-melakukan-recall-anggota-legislatif--ditinjau-dari-prinsip-due-process-of-law-yang-berkeadilan-8650.html




[ Free Download - Free for All ]

  1.  UEU-Master-8650-ABSTRAK.pdf - 12 KB
  2.  UEU-Master-8650-COVER.pdf - 24 KB
  3.  UEU-Master-8650-DAFTAR ISI.pdf - 11 KB
  4.  UEU-Master-8650-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 143 KB
  5.  UEU-Master-8650-BAB_I.pdf - 183 KB

[ FullText Content - Please, register first ]

  1. UEU-Master-8650-BABII.pdf - 362 KB
  2. UEU-Master-8650-BABIII.pdf - 37 KB
  3. UEU-Master-8650-BABIV.pdf - 199 KB
  4. UEU-Master-8650-BABV.pdf - 17 KB

 10 Similar Document...

     No similar subject found !

 10 Related Document...






HELP US !
You can help us to define the exact keyword for this document by clicking the link below :

Anggota , Anggota Legislatif , Berkeadilan , Due , Law , Legislatif , Partai , Politik , Prinsip , Prinsip Due Process of Law yang Berkeadilan , Process , Recall , Wewenang , Wewenang Partai Politik , of , yang



POLLING

Bagaimana pendapat Anda tentang repository kami ?

Bagus Sekali
Baik
Biasa
Jelek
Mengecewakan




15385327


Visitors Today : 468
Total Visitor : 1270523

Hits Today : 3889
Total Hits : 15385327

Visitors Online: 17


Calculated since
16 May 2012

You are connected from 54.225.36.143
using CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)


UEU Digital Repository Feeds


Copyright © UEU Library 2012 - 2017 - All rights reserved.
Dublin Core Metadata Initiative and OpenArchives Compatible
Developed by Hassan