EMAIL: PASSWORD:
Front Office
UPT. PERPUSTAKAAN
Universitas Esa Unggul


Kampus Emas UEU - Jakarta Barat

Phone : 021-5674223, ext 282
Fax :
E-mail : library@esaunggul.ac.id
Website : http://library.esaunggul.ac.id

Support (Customer Service) :
perpus@esaunggul.ac.id








Welcome..guys!

Have a problem with your access?
Please, contact our technical support below:
LIVE SUPPORT


Astrid Chrisafi




! ATTENTION !

To facilitate the activation process, please fill out the member application form correctly and completely
Registration activation of our members will process up to max 24 hours (confirm by email). Please wait patiently

Still Confuse?
Please read our User Guide

Keyword
Mode
Expanded Search (for Free text search only)
 

UEU » Master Theses » Magister Hukum
Posted by aveneged_rama@yahoo.com at 09/03/2017 10:29:13  •  184 Views


EFEKTIVITAS FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) MENUJU SISTEM PARLEMEN BIKAMERAL DI INDONESIA

Created by :
MOH. HATTA MUSTAFA ( 201404037 )



SubjectDewan perwakilan daerah
sistem parlemen bikameral
Alt. Subject Dewan Daerah perwakilan
parlemen bicameral system
KeywordEfektivitas
Fungsi Dewan Perwakilan Daerah
Sistem Bikameral

Description:

Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir pada 17 Agustus 1945 pernyataan kemerdekaan lepas dari penjajahan Belanda selama lebih kurang 350 tahun. Proklamasi ini menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia menyatakan lepas dari penjajahan dan lahir sebagai suatu negara independen, meliputi seluruh teritorial penjajahan Belanda atas bangsa Indonesia, dengan UUD 1945 yang pada awalnya menyatakan bentuk negara adalah negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensiil. Namun seiring datangnya sekutu dan dicetuskannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 November 1945, terjadi pembagian kekuasaan dalam dua badan, yaitu kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan kekuasaan lain yang tetap dipegang oleh Presiden Republik Indonesia sampai 14 November 1945, kekuasaan eksekutif ini semula dipegang oleh Presiden beralih ke Perdana Menteri sebagai konsekwensi dibentuknya sistem pemerintahan parlementer. Mempertahankan negara proklamasi dibawah tekanan pasukan sekutu dan Belanda yang ingin tetap berkuasa di Indonesia, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda dalam Konferensi Meja Bundar menghasilkan keputusan pokok, bahwa kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dicabut kembali kepada RIS selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Perkembangan sistem pemerintahan Indonesia, dalam Konstitusi RIS dikenal lembaga legislatif dua kamar, kamar DPR dan kamar senat. Selanjutnya Konstitusi RIS dirubah menjadi UUDS 1950 dengan sistem parlementer dan tidak dikenal sistem parlemen dua kamar. Pemilu 1955 dibawah UUDS 1950 berhasil memilih anggota-anggota konstituante untuk membentuk UUD baru, namun konstituante gagal akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959 Pukul 17.00 diumumkan dalam upacara resmi di istana merdeka yang berisi kembali ke UUD 1945, dan UUD 1950 tidak berlaku lagi, pembubaran konstituante dan pembentukan MPRS dan DPAS. Sistem pemerintahan berubah dari parlementer ke presidensial. Masa ini disebut masa pemerintahan Orde Lama 1959-1966, dalam periode ini demokrasi Indonesia yaitu “demokrasi terpimpin” dan perwakilan parlemen dikenal dengan perwakilan Nasakom. UUD 1945 periode Orde Lama tumbang dan lahir periode Orde Baru yaitu 1966-1998 dengan tetap dibawah UUD 1945. Sistem presidensial pada dua periode terakhir belum menunjukkan perubahan sehingga checks and balances belum terwujud, parlmen lambang demokrasi baik di era Orde Lama maupun Orde Baru tetap merupakan legitimasi demokrasi sebagai tukang stempel. Baru sesudah tahun 1998 Orde Reformasi, dikumandangkan bahwa UUD 1945 harus dirubah, penegakan hukum benar-benar dilaksanakan, hak asasi manusia harus masuk dalam UUD. Perjuangan itu telah berhasil merubah UUD 1945, titik berat pembuatan UU pindah dari eksekutif ke legislatif, checks and balances antar lembaga diatur, artinya tidak ada lembaga tertitinggi lagi. Dalam posisi memperkuat parlemen dibentuk lembaga baru yaitu DPD yang merupakan utusan daerah untuk memperkokoh negara kesatuan, DPD adalah representasi dari teritorial, lahirnya DPD merupakan langkah awal untuk menuju bikameral di Indonesia

Contributor:
  1. Wasis Susetio
Date Create:09/03/2017
Type:Text
Format:PDF
Language:Indonesian
Identifier:UEU-Master-201404037
Collection ID:201404037


Source :
Master Theses of Law

Relation Collection:
Fakultas Hukum

Coverage :
Civitas Akademi Universitas Esa Unggul

Rights :
@perpustakaan Universitas Esa Unggul


Publication URL :
http://digilib.esaunggul.ac.id/efektivitas-fungsi-dewan-perwakilan-daerah-dpd-menuju-sistem-parlemen-bikameral-di-indonesia-8648.html




[ Free Download - Free for All ]

  1.  UEU-Master-8648-ABSTRAK.pdf - 40 KB
  2.  UEU-Master-8648-COVER.pdf - 12 KB
  3.  UEU-Master-8648-DAFTAR ISI.pdf - 37 KB
  4.  UEU-Master-8648-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 58 KB
  5.  UEU-Master-8648-Lampiran.pdf - 4322 KB
  6.  UEU-Master-8648-BAB_I.pdf - 106 KB

[ FullText Content - Please, register first ]

  1. UEU-Master-8648-BABII.pdf - 76 KB
  2. UEU-Master-8648-BABIII.pdf - 46 KB
  3. UEU-Master-8648-BABIV.pdf - 297 KB
  4. UEU-Master-8648-BABV.pdf - 71 KB

 10 Similar Document...

     No similar subject found !

 10 Related Document...






HELP US !
You can help us to define the exact keyword for this document by clicking the link below :

Bikameral , Daerah , Dewan , Efektivitas , Fungsi , Fungsi Dewan Perwakilan Daerah , Perwakilan , Sistem , Sistem Bikameral



POLLING

Bagaimana pendapat Anda tentang repository kami ?

Bagus Sekali
Baik
Biasa
Jelek
Mengecewakan




14484018


Visitors Today : 639
Total Visitor : 1173319

Hits Today : 8344
Total Hits : 14484018

Visitors Online: 17


Calculated since
16 May 2012

You are connected from 54.80.137.187
using CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)


UEU Digital Repository Feeds


Copyright © UEU Library 2012 - 2017 - All rights reserved.
Dublin Core Metadata Initiative and OpenArchives Compatible
Developed by Hassan