EMAIL: PASSWORD:
Front Office
UPT. PERPUSTAKAAN
Universitas Esa Unggul


Kampus Emas UEU - Jakarta Barat

Phone : 021-5674223, ext 282
Fax :
E-mail : library@esaunggul.ac.id
Website : http://library.esaunggul.ac.id

Support (Customer Service) :
perpus@esaunggul.ac.id








Welcome..guys!

Have a problem with your access?
Please, contact our technical support below:
LIVE SUPPORT


Astrid Chrisafi




! ATTENTION !

To facilitate the activation process, please fill out the member application form correctly and completely
Registration activation of our members will process up to max 24 hours (confirm by email). Please wait patiently

Still Confuse?
Please read our User Guide

Keyword
Mode
Expanded Search (for Free text search only)
 

UEU » Research Report » Hukum
Posted by astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id at 01/02/2017 11:19:55  •  127 Views


KONSTITUSIONALITAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PASAL 7 AYAT (1) BUTIR B UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF KONSTITUSI

Created by :
Joko Widarto, S.H., M.H. ( 032606710 )



SubjectKONTITUSI
MPR
UNDANG-UNDANG
Alt. Subject CONSTITUTIONS
REPRESENTATIVES OF THE PEOPLE
KeywordKonstitusionalitas
Tap MPR
Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Description:

Penelitian Disertasi mengenai “Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (Kajian Pasal 7 Ayat (1) Butir b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) ini merupakan upaya keilmuan untuk turut mengembangkan Hukum Tata Negara, khususnya dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum/yuridis normatif dengan pendekatan yuridis dan historis terhadap bahan hukum baik primer maupun sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka dan dianalisis dengan teknik yuridis dan historis serta dilengkapi teknik analisis isi dengan metode interpretasi otentik dan historis). Hasil penelitian disertasi ini adalah, pertama: implikasi perubahan kewenangan MPR terhadap produk hukum Tap MPR ialah: (1) Produk hukum Tap MPR yg sudah ada dan telah menjadi peraturan perundang-undangan sebelum terjadi perubahan UUD NRI 1945 sebagaimana dimaksud Psl. 2 dan Psl. 4 Tap MPR No. I/MPR/2003 adalah tetap memiliki daya laku (kekuatan hukum mengikat) sehingga tetap dapat menjadi sumber hukum formil bagi pembentukan peraturan perundang-undangan; dan (2) Produk hukum Tap MPR sejak terjadi perubahan UUD NRI 1945 adalah bersifat penetapan administratif (beschikking) yang konkrit dan individual yaitu Tap mengenai pengangkatan atau pemberhentian Presiden dan/atau Wapres. Jadi kini Tap MPR tidak bersifat regeling atau pengaturan yang abstrak dan umum; Tap MPR bukan jenis peraturan perundang-undangan. Kedua, konstitusionalitas keberadaan Tap MPR dalam Psl. 7 Ayat (1) Butir b UU No. 12/2011 adalah inkonstitusional. Keberadaan Tap MPR dalam jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana Psl. 7 Ayat (1) Butir b UU No. 12/2011 tidak sesuai dengan nilai konstitusi mengenai pengorganisasian negara yang mengalami perubahan paradigma dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi yang mendudukkan semua lembaga negara sederajat sebagaimana ketentuan Psl. 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 (Perubahan). Keberadaan Tap MPR dalam Psl. 7 Ayat (1) Butir b UU No. 12/2011 seharusnya diletakkan pada Ketentuan Peralihan UU No. 12/2011. Tap MPR yang dimaksudkan, yaitu ketentuan Psl. 2 dan Psl. 4 Tap MPR No. 1/MPR/2003 mengenai peninjauan kembali materi dan status hukum Tap MPR/S Tahun 1960 s/d 2002 tetap dapat menjadi sumber hukum formil. Terbitnya Tap MPR No. 1/MPR/2003 merupakan akibat perubahan struktur kelembagaan negara, sehingga terjadi perubahan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara. Sebelum perubahan UUD NRI 1945, MPR adalah lembaga tertinggi negara dan berwenang menetapkan GBHN sehingga terbit Tap MPR yang bersifat regeling. Tapi, setelah perubahan UUD NRI 1945, MPR adalah setara dengan lembaga tinggi negara lainnya dan tidak berwenang menetapkan GBHN, sehingga hanya bisa menerbitkan Tap MPR yang bersifat beschikking.

Date Create:01/02/2017
Type:Text
Format:pdf
Language:Indonesian
Identifier:UEU-Research-032606710_270117
Collection ID:032606710_270117


Source :
LAPORAN TAHUN TERAKHIR PENELITIAN DISERTASI DOKTOR

Relation Collection:
FAKULTAS HUKUM

Coverage :
Civitas Akademika Universitas Esa Unggul

Rights :
@2016 LPPM


Publication URL :
http://digilib.esaunggul.ac.id/konstitusionalitas-ketetapan-majelis-permusyawaratan-rakyat-dalam-pasal-7-ayat-1-butir-b-undangundang-nomor-12-tahun-2011-tentang-pembentukan-peraturan-perundangundangan-perspektif-konstitusi-8490.html




[ Free Download - Free for All ]

...No Files...

[ FullText Content - Please, register first ]

  1. UEU-Research-8490-Eks2016_JokoWi.pdf - 1842 KB

 10 Similar Document...

     No similar subject found !

 10 Related Document...






HELP US !
You can help us to define the exact keyword for this document by clicking the link below :

Konstitusionalitas , MPR , Peraturan , Perundang-undangan. , Tap , Tap MPR , Tata , Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. , Urutan



POLLING

Bagaimana pendapat Anda tentang repository kami ?

Bagus Sekali
Baik
Biasa
Jelek
Mengecewakan




15473246


Visitors Today : 194
Total Visitor : 1278935

Hits Today : 1595
Total Hits : 15473246

Visitors Online: 28


Calculated since
16 May 2012

You are connected from 23.20.129.162
using CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)


UEU Digital Repository Feeds


Copyright © UEU Library 2012 - 2017 - All rights reserved.
Dublin Core Metadata Initiative and OpenArchives Compatible
Developed by Hassan