TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGANTIAN TAHANAN OLEH ORANG LAIN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG ADVOKAT (STUDY KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2035 K/PID/2011)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mejelaskan peranan dan tanggung jawab Advokad dalam penegakan Hukum dan mengetahui dan memahami ketentuan hukum tentang peranan dan tanggung jawab Advokad dalam menegakan Hukum. Adapun jenis penelitian ini, adalah penelitian hukum normative yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelah sumber � sumber tertulis, seperti buku � buku, majalah, dan jurnal yang berkaitan dengan wewenang Advokat. Study kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu bahan Hukum yang terdiri dari 1. Bahan Hukum primer : Bahan Hukum yang mengikat seperti kitab Undang � Undang Hukum Acara Pidana, Undang � Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. 2. Bahan Hukum sekunder terdisi dari : Kepustakaan yang berhubungan erat dengan peran Advokat, hasil penelitian Ilmiah yang ada kaitannya dengan materi penelitian. 3. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus Hukum, Kamus besar bahasa Indonesia dll. Hasil penelitian menunjukan bahwa Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan Hukum dan keadilan. Baik secara yuridis maupun sosologis. Advokat memiliki peran yang sangat besar dalam penegakan Hukum.. Yang mendasar dari tugas dan tanggungjawab Advokat yaitu berhubungan antara mewakili klient, menjunjung tinggi keadilan,kejujuran dan Hak Asasi Manusia, serta membantu Hakim dalam proses penegakan kebenaran dan keadilan. itu tidak terlepas dari mental aparat penegak hukum Pasalnya tanpa ada uang pelicin kasus ini tidak akan terjadi. Kasus-kasus seperti ini memang bukan saja baru terjadi. Disinyalir, kasus seperti ini sudah biasa terjadi dan tidak terbongkar. Kasus ini bagaikan puncak gunung es yang sebenarnya sudah lama dipraktekkan. Terungkapnya kasus penggantian terpidana di Lapas membuktikan moralitas penegak hukum di Indonesia masih mengkhawatirkan. Standar moralitas penegak hukum terbukti sangat rendah apabila dilihat dengan tanpa rasa takut dan merasa bersalah, petugas Kejaksaan, petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP), dan Advokat dapat bersama-sama memuluskan praktek joki ini. Tindakan penukaran narapidana ini tidak terlepas dari peran seorang advokat yang bernama Hasnomo bin Sanusi, bersama-sama dengan Atmari bin Soedirdjan (Pegawai Lembaga Pemasyarakatan), berkerja sama untuk melakukan tindak pidana.

1.  UEU-Undergraduate-8481-cover.pdf - 92 KB
2.  UEU-Undergraduate-8481-pengesahan.pdf - 316 KB
3.  UEU-Undergraduate-8481-persetujuan.pdf - 244 KB
4.  UEU-Undergraduate-8481-abstrak.pdf - 69 KB
5.  UEU-Undergraduate-8481-daftar isi.pdf - 10 KB
6.  UEU-Undergraduate-8481-kata pengantar.pdf - 202 KB
7.  UEU-Undergraduate-8481-pernyataan.pdf - 92 KB
8.  UEU-Undergraduate-8481-daftar pustaka.pdf - 86 KB
9.  UEU-Undergraduate-8481-BABI.pdf - 160 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN