ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG NOMOR 09/G/2013/PTUN-SRG TENTANG PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 (STUDI KASUS PT. YOOSHIN INDONESIA)

Upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang oleh sebab itu PT. Yooshin Indonesia yang beralamat Jl. Pengampelan RT 06/03 Kp. Nambo Kaserangan Ciruas, Serang dalam hal ini telah mengajukan Permohonan Penangguhan Upah Minimum Kabupaten Serang kepada Gubenur Banten sehingga dikeluarkan Keputusan Gubenur Banten Nomor :561.2/Kep.15Huk/2013 tanggal 30 Januari 2013. Namun Para Pekerja PT Yooshin Indonesia menolak Keputusan Gubenur Banten tentang persetujuan permohonan penangguhan upah minimum tersebut. Maka Para Pekerja PT Yooshin Indonesia melalui Kuasa Hukumnya Pengurus Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum Yooshin Indonesia ( PUK SPKEP YOOSHIN INDONESIA ) mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Nomor Pekara : 09/G/2013/PTUN-SRG. Dengan permasalahan : (1) Apakah prasyarat penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten Serang tahun 2013 yang diajukan oleh PT. Yooshin Indonesia telah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Juncto Kepmenakertrans Nomor 231/ MEN/ 2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum?, (2) Apakah Putusan Majelis Hakim PTUN Serang Nomor Perkara 09/G/2013/PTUN-SRG telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Juncto Kepmenakertrans Nomor 231/ MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum? Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini PT. Yooshin Indonesia tidak melaksanakan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah minimum sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231/MEN/2003, dimana terdapat salah satu mekanisme yang direkayasa oleh PT. Yooshin Indonesia, antara lain : (1) Prosedur penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten Serang Tahun 2013 yang diajukan oleh PT.Yooshin Indonesia tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Juncto Kepmenakertrans Nomor 231/ MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. (2) Amar Putusan Majelis Hakim PTUN Serang Nomor Perkara 09/G/2013/PTUN-SRG telah tepat dan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13/ 2003 juncto Kepmenakertrans Nomor 231/ MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

1.  UEU-Undergraduate-10031-cover.Image.Marked.pdf - 150 KB
2.  UEU-Undergraduate-10031-abstrak.Image.Marked.pdf - 130 KB
3.  UEU-Undergraduate-10031-pengesahan.Image.Marked.pdf - 300 KB
4.  UEU-Undergraduate-10031-pernyataan.Image.Marked.pdf - 303 KB
5.  UEU-Undergraduate-10031-persetujuan.Image.Marked.pdf - 288 KB
6.  UEU-Undergraduate-10031-abstrak.Image.Marked.pdf - 130 KB
7.  UEU-Undergraduate-10031-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 138 KB
8.  UEU-Undergraduate-10031-daftar isi.Image.Marked.pdf - 143 KB
9.  UEU-Undergraduate-10031-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 211 KB
10.  UEU-Undergraduate-10031-bab1.Image.Marked.pdf - 487 KB

• KOMPETENSITAS NARASUMBER DAN PEMAHAMAN PENGUNJUNG TERHADAP ISI MATERI DALAM SETIAP KUNJUNGAN (Company Visit) DI PEMDA KABUPATEN TANGERANG TIGARAKSA
• ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2008-2011
• PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA INDUSTRI MANUFAKTUR SUB SEKTOR OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA PERIODE 2009 � 2011
• PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA INDUSTRI PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2010-2011
• PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN EARNINGS MANAGEMENT TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA INDUSTRI PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA BERDASARKAN TAHUN 2010 � 2011
• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• PENGARUH PERTUMBUHAN BIAYA PENJUALAN DAN PEMASARAN,UMUR PERUSAHAAN, SERTA UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (STUDI KASUS PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI DI BEI)
• PENGARUH EARNING MANAGEMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA INDUSTRI MANUFAKTUR SUB-SEKTOR OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2009-2011
• PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA INDUSTRI REAL ESTATE DAN PROPERTY YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2010-2011
• ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE DAN NILAI PERUSAHAAN TERHADAP PRAKTIK PERATAAN LABA (STUDI EMPIRIS : PADA PERUSAHAAN INDUSTRI FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2008-2011)