HAK PESANGON BURUH YANG TERKENA PHK DENGAN ALASAN EFISIENSI (STUDI PUTUSAN NOMOR.705K/PDT.SUS/2011)

Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Pemutusan hubungan kerja berarti suatu keadaan dimanah si buruh berhenti bekerja dari majikan. Hakikat Pemutusan Hubungan Kerja bagi buruh merupakan awal dari penderitaan, maksudnya bagi buruh permulaan dari segala pengakhiran, permulaan dari berakhirnya mempunyai pekerjaan, permulaan dari berakhirnya kemampuannya membiayai keperluan hidup sehari-hari baginya dan keluarganya. Perselisihan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja selama ini paling banyak terjadi karena tindakan yang dilakukan oleh satu pihak dan pihak lain tidak dapat menerimanya. Jenis metode penelitian yang penulis lakukan yaitu dengan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang sangat relevan dengan materi yang dibahas, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi atas inisiatif dari pihak pengusaha karena pekerja/buruh melakukan berbagai tindakan atau pelanggaran. Demikian sebaliknya, Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisensi tanpa tutupnya perusahaan tidak diatur dalam undang-undang No.13 Tahun 2003, berdasarkan Undang-Undang tesebut, alasan efisiensi yang merupakan bentuk dari alasan ekonomi bukan merupakan suatu alasan yang di larang dalam Pemutusan Hubungan Kerja. Melalui penafsiran pasal 151 dan 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja atas alasan efisinsi dengan syarat adanya kelebihan jumlah pekerja, adanya keterbukaan informasi, adanya upaya-upaya pencegahan agar pemutusan hubungan kerja tidak terjadi, dan musyawarah dengan perwakilan pekerja serta dilandasi oleh itikad baik.

1.  UEU-Undergraduate-10045-cover.Image.Marked.pdf - 284 KB
2.  UEU-Undergraduate-10045-pengesahan.Image.Marked.pdf - 180 KB
3.  UEU-Undergraduate-10045-pernyataan.Image.Marked.pdf - 178 KB
4.  UEU-Undergraduate-10045-persetujuan.Image.Marked.pdf - 168 KB
5.  UEU-Undergraduate-10045-publikasi.Image.Marked.pdf - 195 KB
6.  UEU-Undergraduate-10045-abstrak.Image.Marked.pdf - 290 KB
7.  UEU-Undergraduate-10045-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 455 KB
8.  UEU-Undergraduate-10045-daftar isi.Image.Marked.pdf - 297 KB
9.  UEU-Undergraduate-10045-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 281 KB
10.  UEU-Undergraduate-10045-lampiran.Image.Marked.pdf - 317 KB
11.  UEU-Undergraduate-10045-bab1.Image.Marked.pdf - 692 KB
12.  UEU-Undergraduate-10045-daftar isi.Image.Marked.pdf - 297 KB
13.  UEU-Undergraduate-10045-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 281 KB
14.  UEU-Undergraduate-10045-lampiran.Image.Marked.pdf - 317 KB
15.  UEU-Undergraduate-10045-bab1.Image.Marked.pdf - 692 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN