PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA OUTSOURCING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.27/PUU-IX/2011

UPT. PERPUSTAKAAN Universitas Esa Unggul Kampus Emas UEU - Jakarta Barat
Phone	:	021-5674223, ext 282
Fax	:
E-mail	:	[email protected]
Website	:	http://library.esaunggul.ac.id
Support (Customer Service) :
[email protected]

Welcome..guys!

Have a problem with your access?
Please, contact our technical support below:

LIVE SUPPORT

Astrid Chrisafi

! ATTENTION !

To facilitate the activation process, please fill out the member application form correctly and completely

Registration activation of our members will process up to max 24 hours (confirm by email). Please wait patiently

Still Confuse?
Please read our User Guide

UEU » Undergraduate Theses » Hukum
Posted by [email protected] at 02/05/2018 11:44:35 • 1137 Views

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA OUTSOURCING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.27/PUU-IX/2011

Created by :
ATIKAH PRAYUNINGSIH SALIM ( 201241064 )

Subject:	PROTEKSI PEKERJA UNDANG-UNDANG
Alt. Subject :	PROTECTION WORKERS CONSTITUTION
Keyword:	outsourcing mahkamah konstitusi no.27/puu-ix/2011

Description:

Praktik Outsourcing di Indonesia telah mengakibatkan pekerja outsourcing tidak menerima hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Pekerja outsourcing juga tidak diberikan jaminan perlindungan atas keberlangsungan pekerjaan mereka. Adanya pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat, Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011 memustuskan mengabulkan sebagian atas pasal-pasal yang diajukan, yaitu hanya pasal 65 ayat (7) dan pasal 66 ayat (2) b yang memuat mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Tujuan dari penulis adalah untuk mengetahui pengaturan perundang-undangan ketenagakerjaan jenis pekerjaan outsourcing dan perlindungan hukum yang diterapkan pada pekerja outsourcing pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang. Putusan Mahkamah Konstitusi, berdampak pada adanya perubahan terhadap pelaksanaan outsourcing dengan menerapkan prinsip pengalihan perlindungan. Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang berkaitan dengan Outsourcing terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama tidak disyaratkan klausul pengalihan hak-hak Pekerja. Kemenakertrans menerbitkan Permenakertrans No.19 Tahun 2012. Permenakertrans No.19 Tahun 2012, perusahaan outsourcing harus melaksanakan prinsip pengalihan perlindungan bagi Pekerja Outsourcing yang dimuat dalam klausul yang terdapat pada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan ataupun Perjanjian Pemberian Jasa Pekerja. Dengan dilaksanakannya prinsip ini, jika suatu waktu terjadi pergantian Perusahaan Pemborongan Pekerjaan ataupun Pengusaha penyedia jasa Pekerja, hak-hak Pekerja serta masa kerja yang telah dilalui Pekerja pada Perusahaan yang lama tetap dianggap ada dan diperhitungkan oleh Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja yang baru.

Date Create	:	02/05/2018
Type	:	Text
Format	:	PDF
Language	:	Indonesian
Identifier	:	UEU-Undergraduate-201241064
Collection ID	:	201241064

Source :
Undergraduate Theses of Law

Relation Collection:
Fakultas Hukum

Coverage :
Civitas Akademika Universitas Esa Unggul

Rights :
@perpustakaan Universitas Esa Unggul 2018

Publication URL :
https://digilib.esaunggul.ac.id/perlindungan-hukum-pekerja-outsourcing-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-no27puuix2011-10393.html

[ Free Download - Free for All ]