WANPRESTASI PADA PERJANJIAN FASILITAS KREDIT ANTARA DEBITUR DAN PT. BANK OCBC NISP,TBK

Dalam kehidupan sehari- hari terdapat masyarakat yang kelebihan dana tetapi tidak mampu mengusahakannya, dan disisi lain ada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk melakukan usaha tetapi kekurangan dana atau bahkan tidak ada dana sama sekali. Salah satu cara perolehan dana yaitu dengan melalui jasa perbankan dengan cara kredit. Hubungan para pihak atas dasar saling membutuhkan tersebut telah diatur sedemikiaan rupa oleh hukum yang menimbulkan hubungan hukum (perikatan) antar subyek hukum. Dilihat dari tata cara pembentukannya, hukum perdata, sebagai kumpulan peraturan yang mengatur aktivitas privat dari warga Negara Indonesia, lahir dari dua kewenangan pembentukan hukum (law making process) yaitu: kewenangan pembentukan hukum oleh Negara yang terdiri dari lembaga eksekutif bersama � sama dengan lembaga legislative yang melahirkan undang-undang serta kewenangan pembentukan hukum yang dimiliki oleh setiap warga Negara Indonesia yang pada dasarnya lahir dari prinsip kebebasan berkontrak yang harus dipatuhi berdasarkan azaz Facta Sun Servanda dimana, keberlakuan hukum yang diciptakan oleh masing�masing warga Negara tersebut hanyalah mengikat sebagai hukum diantara para pihak ( contracting parties) yang setuju untuk terikat padanya. Tumbuh dan menjamurnya lembaga pembiayaan dalam membantu masyarakat untuk membeli barang untuk kepeluan komsumsi menimbulkan suatu perikatan antara pihak pemberi biaya dan konsumen yang bersumber dari perjanjian. Perjanjian pembiayaan konsumen di Indonesia dewasa ini berkembang dengan pesat. Hal ini dapat di lihat dalam praktek sehari-hari. Banyaknya peminat dari masyarakat terhadap pembiayaan tersebut, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sekundernya mendorong masyarakat melakukan perjanjian pembiayaan konsumen. Dalam pembiayaan konsumen perjanjian fasilitas kredit yang telah disepakati antara nasabah (konsumen) dengan bank (pemberi biaya) menimbulkan hubungan hubungan hukum yang timbul setelah tercapainya suatu harga objek jual beli antara dealer/suplier dengan pembeli mobil. Jual beli atas mobil yang melibatkan bank untuk membiayai jual-beli yang terjadi antara konsumen dengan dealer/suplier menimbulkan hubungan hutang piutang antara konsumen dengan pemberi biaya yang biasa disebut perjanjian kredit, akan tetapi permasalahan akan timbul apabila prestasi untuk membayar cicilan tidak dilakukan (wanprestasi)oleh debitur bank. wanprestasi oleh debitur atas jumlah dan waktu pembayaran kredit secara cicilan menimbulkan masalah terjadinya kredit macet namun debitor beralasan bahwa penghentian pembayaran kredit disebabkan adanya cacat tersembunyi dan objek tersebut telah dikembalikan kepada penjual. Atas permasalahan tersebut dalam tulisan skripsi yang berjudul Wanprestasi Pada Perjanjian Fasilitas kredit antara debitor dan PT. Bank OCBC NISP , Tbk. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan penyelesaian wanprestasi pada perjanjian fasilitas kredit. Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan kepustakaan yang bersifat normatif, dimamana bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat serta teori-teori hukum yang selama ini menjadi acuan yang diperoleh dari kepustakaan digunakan untuk menganalisa putusan hakim dalam menyelesaikan sengketa kredit macet dalam pembiayaan konsumen.

1.  UEU-Undergraduate-8288-COVER.pdf - 131 KB
2.  UEU-Undergraduate-8288-PENGESAHAN.pdf - 239 KB
3.  UEU-Undergraduate-8288-PERSETUJUAN.pdf - 236 KB
4.  UEU-Undergraduate-8288-ABSTRAK.pdf - 44 KB
5.  UEU-Undergraduate-8288-KATA PENGANTAR.pdf - 81 KB
6.  UEU-Undergraduate-8288-DAFTAR ISI.pdf - 61 KB
7.  UEU-Undergraduate-8288-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 87 KB
8.  UEU-Undergraduate-8288-LAMPIRAN.pdf - 423 KB
9.  UEU-Undergraduate-8288-BAB1.pdf - 172 KB

• PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA DEBITUR PT. BANK DKI JAKARTA PUSAT
• PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PERATAAN LABA SERTA NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2008-2010
• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA HUKUM TERHADAP PENERBITAN IRREVOCABLE L/C DALAM KONTRAK JUAL-BELI INTERNATIONAL
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• PENGARUH TINGKAT KESEHATAN BANK TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAN PERBANKAN YANG GOPUBLIC PERIODE 2009-2011
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA