TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN MELANGGAR PASAL 363 (1) KE 4 KUHP (PUTUSAN PN JAKPUS : NOMOR. 1189/PID. B/2015/PN. JKT. PST TANGGAL 17 SEPTEMBER 2015)

Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP (Putusan PN Jakpus : nomor. 1189/pid. B/2015/PN. Jkt.Pst tanggal 17 September 2015) Program kekhususan hukum praktisi, Universitas Esa Unggul,. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang merupakan salah satu tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya diperberat adalah diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, �apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (pasal 55) dan yang lain yang hanya membantu saja (pasal 56). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah meliputi (1) Faktor � faktor apa yang menyebabkan timbulnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP (2) Bagaimanakah implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pasal 363 ayat (1) ke 4 dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : nomor. 1189/pid. B/2015/PN. Jkt. Pst tanggal 17 September 2015.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tipe penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analistis, yang menggunakan alat pengumpul data studi dokumen atau kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan yang tercantum dalam KUHP, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya hasil penelitian dianalisa secara kualitatif. Tindak pidana pencurian memiliki Faktor-faktor yang melatar belakanginya. Selain Faktor dari diri pelaku sebagai pihak yang melakukan suatu tindak pidana pencurian, banyak faktor lain yang mendorong dapat terjadinya suatu tindak pidana pencurian pemberatan dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, Implementasi Penegakan hukum merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Adapun dasar pertimbangannya adalah bahwa dalam kasus Bonda Pratama Bin Ance mengenai surat putusan pidananya berdasarkan pasal 363 (1) ke 4 kitab undang-undang hukum pidana yang telah dibuat oleh Hakim sesuai pada peraturan hukum yang terkait dengan kasus perkara pencurian dengan pemberatan,sehingga keputusan-keputusan Hakim tersebut memiliki dasar pertimbangan hukum yang komprehensif. Kesimpulannya dalam peneltian ini adalah pertama, bahwa faktor yang melatar belakangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah Niat pelaku, Kedua, Implementasi Penegakan hukum semata-mata tidaklah berarti pelaksanaan perundang-undangan, ataupun pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, tetapi masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. undang-undang dan sebagainya Semakin baik suatu peraturan hukum (UU) akan semakin memungkinkan penegakan hukum. Saran aparatur penegak hukum terutama yang berhubungan langsung dengan pengadilan, lebih memperhatikan peraturan dan prosedur, serta mencari dan menemukan kebenaran materil untuk mewujudkan suatu keadilan.

1.  UEU-Undergraduate-8200-cover.pdf - 135 KB
2.  UEU-Undergraduate-8200-pengesahan.pdf - 3282 KB
3.  UEU-Undergraduate-8200-pernyataan.pdf - 3471 KB
4.  UEU-Undergraduate-8200-persetujuan.pdf - 3075 KB
5.  UEU-Undergraduate-8200-abstrak.pdf - 147 KB
6.  UEU-Undergraduate-8200-kata pengantar.pdf - 211 KB
7.  UEU-Undergraduate-8200-daftar isi.pdf - 213 KB
8.  UEU-Undergraduate-8200-daftar pustaka.pdf - 99 KB
9.  UEU-Undergraduate-8200-lampiran.pdf - 429 KB
10.  UEU-Undergraduate-8200-bab1.pdf - 759 KB

• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• Penerapan Pasal 4 Ayat b, c, dan d Kode Etik Jurnalistik pada Headline News di Surat Kabar Lampu Hijau edisi Oktober-Desember 2009
• ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ( PPH ) PASAL 21 YANG DITANGGUNG KARYAWAN YANG MEMILIKI NPWP DAN TIDAK MEMILIKI NPWP, DITANGGUNG PEMBERI KERJA DAN PADA TUNJANGAN PAJAK TERHADAP LABA SETELAH PAJAK PADA PERUSAHAAN PT. SAMSONITE INDONESIA
• ANALISA PERBANDINGAN ANTARA PPH PASAL 21 DITANGGUNG OLEH KARYAWAN, DITANGGUNG OLEH PERUSAHAAN DAN YANG DIBERI TUNJANGAN PAJAK TERHADAP LAPORAN LABA/RUGI PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) KANTOR WILAYAH IX JAKARTA 2
• PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PASAL 2 TAHUN 2006
• Penerapan Pasal 170 Ayat (1) Jo Pasal 55 (1) Ke -2 Terhadap Terdakwa Pada Kasus NO:1616/PID/PN/JKT/PST Terdakwa Moh.Riziq
• PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PASAL 2 TAHUN 2006 (STUDI KASUS PADA BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN)
• AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UJI MATERI PASAL 197 AYAT (1) HURUF K UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
• SITA HARTA BERSAMA Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1514/Pdt.G/2007/PAJS