PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK IMPOR MASKER WAJAH �MASK NATURGO� YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL BERBAHASA INDONESIA (STUDI KASUS PASAR BENGKOK KOTA TANGERANG)

Kosmetik telah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia, khususnya kaum wanita yang selalu ingin tampil cantik. Keingian seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang beriktikad tidak baik. Saat ini banyak beredar kosmetik yang tidak sesuai ketentuan (tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia), khususnya di Pasar Bengkok Kota Tanggerang. Pentingnya informasi atas suatu barang dan atau jasa seharusnya menyadarkan pelaku usaha untuk menghargai hak-hak konsumen dengan memproduksi barang dan atau jasa yang berkualitas, aman dikonsumsi atau digunakan dan mengikuti standar yang berlaku. Kosmetik impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia saat ini banyak diperdagangkan dipasar dalam negeri. Peraturan tentang pencantuman label berbahasa Indonesia pada barang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia Pada Barang. Skripsi ini membahasa bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan kosmetik impor �Mask Naturgo� yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas kerugian yang timbul akibat pembelian kosmetik impor �Mask Naturgo� yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu suatu kegiatan penelitian dengan mengambil masyarakat sebagai obyek penelitian dengan maksud menyelidiki respon atau tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami konsumen dengan mengganti kerugian dan atas perbuatanya pelaku usaha dikenakan sanksi administratif dan upaya konsumen untuk menyelesaikan sengketa kepada pelaku usaha dilakukan secara damai atau mengajukan permohonan gugatan ke pengadilan sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Faktanya, tidak ada kasus terkait penggunaan masker wajah Mask Naturgo yang diajukan ke BPSK, dikarenakan masyarakat tidak menyadari bahwa produk yang digunakan tidak sesuai ketentuan (tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia) dan ada upaya yang bisa dilakukan konsumen jika mengalami kerugian dari penggunaan produk tersebut, melalui lembaga diatas. Saran dalam penelitian ini adalah agar dilakukan pengawasan secara berkala oleh instansi pemerintah terkait, untuk mengawasi produk-produk yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia dipasaran dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan penggunaan label berbahasa Indonesia hendaknya diberikan sanksi yang bisa memberikan efek jera.

1.  UEU-Undergraduate-10032-cover.Image.Marked.pdf - 307 KB
2.  UEU-Undergraduate-10032-pengesahan.Image.Marked.pdf - 612 KB
3.  UEU-Undergraduate-10032-pernyataan.Image.Marked.pdf - 523 KB
4.  UEU-Undergraduate-10032-persetujuan.Image.Marked.pdf - 422 KB
5.  UEU-Undergraduate-10032-publikasi.Image.Marked.pdf - 425 KB
6.  UEU-Undergraduate-10032-abstrak.Image.Marked.pdf - 367 KB
7.  UEU-Undergraduate-10032-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 297 KB
8.  UEU-Undergraduate-10032-daftar isi.Image.Marked.pdf - 471 KB
9.  UEU-Undergraduate-10032-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 450 KB
10.  UEU-Undergraduate-10032-lampiran.Image.Marked.pdf - 2524 KB
11.  UEU-Undergraduate-10032-bab1.Image.Marked.pdf - 638 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• GAMBARAN INTIMACY ISTRI YANG MEMILIKI SUAMI LEBIH MUDA USIANYA
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• HUBUNGAN ANTARA TIPE KEPRIBADIAN DENGAN KECEMASAN SUPPORTER WANITA �THE JAKMANIA� DI STADION
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM E-COMMERCE PRODUK BUSANA MUSLIM WANITA PADA BUTIK KHADJ
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD