PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP PENUMPANG YANG MENGGUNAKAN TRANSPORTASI KENDARAAN RODA DUA BERBASIS ONLINE (GO-JEK)

Ojek yang merupakan salah satu kendaraan bermotor, saat ini telah telah memasuki era baru dengan lahirnya layanan ojek berbasis online. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor ini tidak diimbangi dengan pembangunan sarana transportasi yang memadai. Akibatnya jalan-jalan akan semakin ramai oleh kendaraan bermotor, kemacetan terjadi dimana-mana, dan kecelakaan lalu lintas pun akan semakin bertambah. Maka dari itu di butuhkan Undang-undang tentang lalu lintas yang dapat mengatur tentang alur lalu lintas dan tegas mengatur tentang sanksi-sanksi yang di berikan bagi pelanggarnya. Sehingga timbul dua permasalahan tentang bagaimana mekanisme transportasi kendaraan bermotor roda dua berbasis online terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan yang kedua bagaimana perlindungan hak konsumen terhadap penumpang yang menggunakan transportasi kendaraan beroda dua berbasis online (GO-JEK). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode normatif-empiris yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Mekanisme kendaraan bermotor roda dua berbasis online terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ojek online sampai dengan saat ini masih tidak dapat dikatagorikan sebagai perusahaan angkutan umum. Sebab ojek online menggunakan alat angkut berupa sepeda motor dimana dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak termasuk dalam jenis kendaraan bermotor umum. Perlindungan hak konsumen terhadap penumpang yang menggunakan transportasi kendaraan beroda dua berbasis online (GO-JEK) adalah GO-JEK memberikan ganti rugi berupa santunan untuk penumpang terhadap kecelakaan sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan perawatan pengobatan diberikan sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Oleh karena itu penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dalam kasus ojek online segera memberikan legalitas terhadap angkutan tersebut sebagai angkutan umum dan seharusnya masyarakat harus lebih fokus, dan kritis dalam memahami ketentuan-ketentuan terkait pemesanan ojek online agar jika dikemudian hari penumpang selaku konsumen mengalami kecelakaan, penumpang mendapatkan ganti kerugian ataupun biaya perawatan yang di deritanya.

1.  UEU-Undergraduate-9859-cover.Image.Marked.pdf - 283 KB
2.  UEU-Undergraduate-9859-pengesahan.Image.Marked.pdf - 1778 KB
3.  UEU-Undergraduate-9859-pernyataan.Image.Marked.pdf - 1611 KB
4.  UEU-Undergraduate-9859-persetujuan.Image.Marked.pdf - 1434 KB
5.  UEU-Undergraduate-9859-publikasi.Image.Marked.pdf - 935 KB
6.  UEU-Undergraduate-9859-abstrak.Image.Marked.pdf - 266 KB
7.  UEU-Undergraduate-9859-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 402 KB
8.  UEU-Undergraduate-9859-daftar isi.Image.Marked.pdf - 479 KB
9.  UEU-Undergraduate-9859-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 270 KB
10.  UEU-Undergraduate-9859-lampiran.Image.Marked.pdf - 1438 KB
11.  UEU-Undergraduate-9859-bab1.Image.Marked.pdf - 646 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN