TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PENGHADANGAN CALON WAKIL KEPALA DAERAH DJAROT SAEFUL HIDAYAT DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA)

Salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dalam proses pelaksanaan Pilkada tersebut terdapat suatu kegiatan kampanye untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program dari masing-masing calon. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan kampanye Djarot Syaiful Hidayat mendapat perlakuan berupa penghadangan oleh sekelompok warga di Wilayah Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat. Pelaku penghadangan telah ditetapkan sebagai tersangka, akan tetapi statusnya DPO sehingga kasusnya sampai saat ini belum dapat di proses padahal waktu penyidikan dalam Undang-Undang Pilkada hanya 14 hari sehingga timbul permasalahan bagaimanakah tindak pidana Pilkada berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada? dan Bagaimanakah proses hukum tindak pidana Pilkada atas kasus penghadangan calon wakil kepala daerah Djarot Saiful Hidayat di DKI Jakarta? Metode yang digunakan yaitu metode hukum normatif. Berdasarkan hasil analisis bahwa tindak pidana pemilihan adalah salah satu bentuk dari pelanggaran pemilihan yaitu meliputi pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, pelanggaran pemilihan dan tindak pidana pemilihan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terdapat 21 Pasal yang mengatur mengenai ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal 198 yang kualifikasinya meliputi keterangan tidak sebenarnya, menghilangkan hak orang lain pembuatan/ penggunaan surat palsu, penggunaan kekerasan, pelanggaran aturan pelaksana kampanye, pelanggaran aturan dana kampanye, pelibatan aparatur/pejabat negara, pengunduran diri/penarikan calon, tidak membuat atau menandatangani dokumen tertentu, tidak melakukan suatu hal tertentu dan tidak menetapkan suatu hal. Dalam kasus penghadangan kampanye Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 belum dapat diproses secara hukum karena pelaku dinyatakan DPO dan waktu proses penyidikan sudah kedaluwarsa. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada tidak mengatur proses hukum untuk kasus yang pelakunya DPO, namun demikian Bawaslu hanya memberikan satu opsi yang bisa ditempuh yaitu mengalihkan penanganan kasus pidana Pemilu menjadi pidana umum. Dalam realitanya, pihak kepolisian belum dapat memproses hukum lebih lanjut. Hal ini dikarenakan dasar hukum untuk penanganan tindak pidana Pilkada yang pelakunya DPO belum ada aturan yang jelas, sehingga tidak ada kepastian hukum bagi terdakwa dan keadilan bagi korban sehingga dapat dikatakan proses penegakan hukum tindak pidana pemilihan ini belum berjalan. Dapat disimpulkan bahwa batasan tindak pidana pemilihan meliputi pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, pelanggaran pemilihan dan tindak pidana pemilihan. Pelaku tindak pidana pemilihan yang DPO belum dapat diproses karena belum ada aturan hukumnya, maka disarankan DPR perlu merevisi Undang-Undang Pilkada agar membuat aturan proses hukum bagi pelaku yang dinyatakan DPO dalam tindak pidana pemilihan.

1.  UEU-Undergraduate-10062-cover.Image.Marked.pdf - 137 KB
2.  UEU-Undergraduate-10062-pengesahan.Image.Marked.pdf - 252 KB
3.  UEU-Undergraduate-10062-pernyataan.Image.Marked.pdf - 180 KB
4.  UEU-Undergraduate-10062-persetujuan.Image.Marked.pdf - 247 KB
5.  UEU-Undergraduate-10062-publikasi.Image.Marked.pdf - 320 KB
6.  UEU-Undergraduate-10062-abstrak.Image.Marked.pdf - 205 KB
7.  UEU-Undergraduate-10062-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 280 KB
8.  UEU-Undergraduate-10062-daftar isi.Image.Marked.pdf - 210 KB
9.  UEU-Undergraduate-10062-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 283 KB
10.  UEU-Undergraduate-10062-bab1.Image.Marked.pdf - 388 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN