PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 02/PID.SUS ANAK/2014/PN.SGL)

Anak adalah topik yang tidak akan pernah habis untuk dibahas bahkan menarik untuk dibahas, karena anak adalah generasi penerus yang akan melanjutkan kehidupan setelah generasi kita tiada. Namun dalam prakteknya, anak tidak menyadari betapa penting posisinya tersebut, bahkan betapa berharganya dirinya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti kemajuan teknologi yang tidak selalu membawa pengaruh positif dan peran orang dewasa yang tidak peka terhadap posisi anak. Akibat dari kedua hal tersebut adalah anak tidak bertindak dan berperilaku seperti anak seharusnya, melainkan anak bertindak seperti orang dewasa, dan buruknya, anak bahkan melakukan tindak kejahatan (tindak pidana). Posisi anak, tidak lantas mengabaikan akibat hukum yang berlaku, oleh karena itu bagi anak pelaku tindak pidana (anak yang berkonflik dengan hukum), anak korban, dan anak saksi, menempati posisi sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum tentu tidak mengerti hak-hak dan kewajibannya di hadapan hukum, karena anak tetaplah anak. Munculnya UU No.11 Tahun 2012 disebut-sebut membawa keadilan dan perlindungan yang lebih bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Lantas bagaimana pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang berhadapan dengan hukum menurut UU No.11 Tahun 2012 serta bagaimana penerapannya dalam putusan pengadilan menjadi masalah yang dikaji dalam skripsi ini dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dengan menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan yaitu statute approach dan conceptual approach. Lantas melalui serangkaian penelitian yang dilakukan selama penulisan skripsi ini, ditemukan bahwa menurut UU No.11 Tahun 2012, anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya, ancaman pidana bagi anak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum ditentukan oleh UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, namun untuk menghitung berat ringannya pidana kurungan /penjara, maka anak yang berhadapan dengan hukum diancam pidana maksimal � dari ancaman pidana maksimal bagi orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak

1.  UEU-Undergraduate-12189-COVER.Image.Marked.pdf - 134 KB
2.  UEU-Undergraduate-12189-PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 4382 KB
3.  UEU-Undergraduate-12189-PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 3709 KB
4.  UEU-Undergraduate-12189-PERNYATAAN.Image.Marked.pdf - 3816 KB
5.  UEU-Undergraduate-12189-HALAMAN PERSEMBAHAN.Image.Marked.pdf - 150 KB
6.  UEU-Undergraduate-12189-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 162 KB
7.  UEU-Undergraduate-12189-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 150 KB
8.  UEU-Undergraduate-12189-DAFTAR TABEL.Image.Marked.pdf - 146 KB
9.  UEU-Undergraduate-12189-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 258 KB
10.  UEU-Undergraduate-12189-LAMPIRAN.Image.Marked.pdf - 510 KB
11.  UEU-Undergraduate-12189-BAB I.Image.Marked.pdf - 270 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD