SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS/2016/PN.CAG)

Penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Timbulnya dampak negative dalam perkembangan teknologi membawa dampak buruk. Salah satunya yaitu tindak pidana penghinaan melalui SMS oleh terdakwa Afrizal Bin. Alm. Januddin. Dalam pembahasan skripsi ini penulis mengangkat permasalahan tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui SMS dan sanksi pidana pelaku tindak pidana penghinaan melalui SMS dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/Pn. Cag. Tujuan dari permasalahan tersebut bahwa untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penghianaan melalui sms dan untuk mengetahui sanksi pidana yang seharusnya diberikan terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui sms dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/Pn. Cag. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara Normatif. Kesimpulan dari pembahasan tersebut, yaitu Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim terhadap tindak pidana penghinaan melalui sms yang dinilai tidak melihat fakta persidangan yang terjadi. Ada 3 (tiga) pokok utama dalam hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pidana percobaan dinilai kurang efektif dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa Afrizal. Teori pemidanaan gabungan dinilai efektif dalam penjatuhan sanksi pidana. (2) Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui sms adalah Pasal 45 ayat (3) Undang � Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang � Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Dikarenakan perbuatan terdakwa termasuk Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sehingga berlakulah asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis.

1.  UEU-Undergraduate-11918-cover.Image.Marked.pdf - 372 KB
2.  UEU-Undergraduate-11918-pengesahan.Image.Marked.pdf - 6899 KB
3.  UEU-Undergraduate-11918-persetujuan.Image.Marked.pdf - 6632 KB
4.  UEU-Undergraduate-11918-publikasi.Image.Marked.pdf - 7718 KB
5.  UEU-Undergraduate-11918-pernyataan.Image.Marked.pdf - 7062 KB
6.  UEU-Undergraduate-11918-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 303 KB
7.  UEU-Undergraduate-11918-abstrak.Image.Marked.pdf - 294 KB
8.  UEU-Undergraduate-11918-daftar isi.Image.Marked.pdf - 301 KB
9.  UEU-Undergraduate-11918-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 415 KB
10.  UEU-Undergraduate-11918-lampiran 1.Image.Marked.pdf - 346 KB
11.  UEU-Undergraduate-11918-lampiran 2.Image.Marked.pdf - 534 KB
12.  UEU-Undergraduate-11918-lampiran 3.Image.Marked.pdf - 558 KB
13.  UEU-Undergraduate-11918-lampiran 4.Image.Marked.pdf - 689 KB
14.  UEU-Undergraduate-11918-bab 1.Image.Marked.pdf - 493 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD