UPAYA HUKUM KEBERATAN ATAS PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2006 (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 426 K/PDT.SUS-BPSK/2015)

UPT. PERPUSTAKAAN Universitas Esa Unggul Kampus Emas UEU - Jakarta Barat
Phone	:	021-5674223, ext 282
Fax	:
E-mail	:	[email protected]
Website	:	http://library.esaunggul.ac.id
Support (Customer Service) :
[email protected]

Welcome..guys!

Have a problem with your access?
Please, contact our technical support below:

LIVE SUPPORT

Astrid Chrisafi

! ATTENTION !

To facilitate the activation process, please fill out the member application form correctly and completely

Registration activation of our members will process up to max 24 hours (confirm by email). Please wait patiently

Still Confuse?
Please read our User Guide

UEU » Undergraduate Theses » Hukum
Posted by [email protected] at 18/03/2019 14:58:15 • 476 Views

UPAYA HUKUM KEBERATAN ATAS PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2006 (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 426 K/PDT.SUS-BPSK/2015)

Created by :
BAGAS EKKI ZIEVIAGI ( 201441077 )

Subject:	KEBERATAN PENYELESAIAN MAHKAMAH AGUNG
Alt. Subject :	OBSTACLES COMPLETION SUPREME COURT
Keyword:	putusan sengketa konsumen

Description:

Sengketa konsumen merupakan salah satu permasalahan hukum yang banyak terjadi di masyarakat. Terhadap permasalahan tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan 2 cara penyelesaian sengketa, yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan melalui Pengadilan Negeri. Proses penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK yaitu melalui mekanisme mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Permasalahan yang terjadi dalam Putusan Nomor 426 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 adalah, Bagaimana kekuatan Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Namun demikian, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kesempatan para pihak untuk mengajukan upaya keberatan atas putusan BPSK. Kemudian, Bagaimana Upaya hukum atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006. Prosedur pengajuan keberatan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pengajuan upaya keberatan yang tidak sesuai dengan kedua peraturan tersebut,

Date Create	:	18/03/2019
Type	:	Text
Format	:	PDF
Language	:	Indonesian
Identifier	:	UEU-Undergraduate-201441077
Collection ID	:	201441077

Source :
Undergraduate Theses of Law

Relation Collection:
Fakultas Hukum

Coverage :
Civitas Akademika Universitas Esa Unggul

Rights :
@perpustakaan Universitas Esa Unggul 2019

Publication URL :
https://digilib.esaunggul.ac.id/upaya-hukum-keberatan-atas-putusan-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-ditinjau-dari-undangundang-nomor-8-tahun-1999-dan-peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2006-studi-kasus-putusan-mahkamah-agung-no-426-kpdtsusbpsk2015-12626.html

[ Free Download - Free for All ]