HAK ISTERI SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1153/PDT.G/2017/PA.SRG)

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Putusnya suatu perkawinan yang sah didepan hakim Pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang. Oleh karena itu perlu dipahami dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat yang mungkin timbul setelah perkawinan putus. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat dengan mengajukan permintaan secara tertulis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana kewajiban nafkah bagi suami Pegawai Negeri Sipil yang bercerai? (Studi Kasus Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2017/PA.Srg). (2) bagaimana akibat hukum pembagian gaji suami Pegawai Negeri Sipil terhadap bekas isteri dalam hal isteri melakukan nikah siri?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban nafkah bagi suami Pegawai Negeri Sipil yang bercerai, dan mengetahui akibat hukum pembagian gaji suami Pegawai Negeri Sipil terhadap bekas isteri dalam hal isteri melakukan nikah siri. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, penelitian ini tergolong yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka utamanya pada data sekunder. Data yang diperoleh dan yang telah dikumpulkan baik itu data primer maupun data sekunder diolah dengan mencari, mengiventarisasi dan mempelajari data-data sekunder yang berkaitan dengan obyek yang dianalisa. Penarikan kesimpulan, dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang diperoleh dan diolah, berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum, dan teori ilmu hukum yang ada.

1.  UEU-Undergraduate-11928-cover.Image.Marked.pdf - 312 KB
2.  UEU-Undergraduate-11928-pengesahan.Image.Marked.pdf - 297 KB
3.  UEU-Undergraduate-11928-persetujuan.Image.Marked.pdf - 536 KB
4.  UEU-Undergraduate-11928-pernyataan.Image.Marked.pdf - 585 KB
5.  UEU-Undergraduate-11928-publikasi.Image.Marked.pdf - 691 KB
6.  UEU-Undergraduate-11928-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 401 KB
7.  UEU-Undergraduate-11928-abstrak.Image.Marked.pdf - 327 KB
8.  UEU-Undergraduate-11928-daftar isi.Image.Marked.pdf - 467 KB
9.  UEU-Undergraduate-11928-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 267 KB
10.  UEU-Undergraduate-11928-lampiran.Image.Marked.pdf - 563 KB
11.  UEU-Undergraduate-11928-bab 1.Image.Marked.pdf - 500 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD