AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI PADA MASYARAKAT ADAT BETAWI APABILA MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM JUAL BELI TANAH DI HADAPAN PPAT

Perkawinan poligami pada masyarakat adat Betawi memberikan gambaran bagaimana pemahaman masyarakat adat Betawi terhadap ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip yang termuat dalam UU No. 1 tahun 1974 mengenai perkawinan dan poligami. Pada pokok permasalahannya bagaimana pemahaman masyarakat adat Betawi terhadap asas monogami pada UU No. 1 tahun 1974 mengenai perkawinan dan bagaimana dampak perkawinan poligami apabila mereka melakukan perbuatan hukum jual beli tanah di hadapan PPAT. Dalam mengerjakan skripsi ini metode yang penulis pergunakan adalah normatif empiris. Dimana sifat penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analitis. Adapun kesimpulan dalam skripsi ini yaitu, pertama pemahaman masyarakat adat Betawi terhadap asas monogami dari UU No. 1 tahun 1974 serta hukum Islam yang sangat terbatas. Poligami diperbolehkan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 4 UU No. 1 tahun 1974 dan harus mengajukan persyaratan kepada pengadilan yang diatur dalam Pasal 5 UU perkawinan. Kedua dampak dari perkawinan poligami pada masyarakat adat Betawi yang tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) akan mengalami kendala-kendala manakala akan melakukan perbuatan hukum jual beli tanah di hadapan PPAT. Bahwa dalam melakukan transaksi jual beli tanah tersebut harus mendapatkan persetujuan dari isteri yang sah dan dapat dibuktikan atau menunjukkan bukti otentik yaitu surat nikah. Sedangkan perkawinan yang dilakukan secara kawin sirri (dibawah tangan) tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak mempunyai surat nikah yang menjadi bukti otentik, sehingga pihak PPAT akan meminta yang turut hadir sebagai pemberi ijin yaitu isteri yang sah (yang mempunyai surat nikah).

1.  UEU-Undergraduate-4929-ABSTRAK1_MEGANURZAHRAH2007-41-002.pdf - 10 KB
2.  UEU-Undergraduate-4929-COVER1_MEGANURZAHRAH2007-41-002.pdf - 16 KB
3.  UEU-Undergraduate-4929-DAFTARISI1_MEGA NUR ZAHRAH 2007-41-002.pdf - 12 KB
4.  UEU-Undergraduate-4929-DAFTARPUSTAKA1_MEGANURZAHRAH2007-41-002.pdf - 44 KB
5.  UEU-Undergraduate-4929-KATAPENGANTAR1_MEGA NUR ZAHRAH 2007-41-002.pdf - 12 KB
6.  UEU-Undergraduate-4929-LEMBARPENGESAHAN1_MEGA NURZAHRAH2007-41-002.pdf - 37 KB
7.  UEU-Undergraduate-4929-LEMBARPERNYATAAN1_MEGANURZAHRAH2007-41-002.pdf - 37 KB
8.  UEU-Undergraduate-4929-LEMBARPERSETUJUAN1_MEGANUR AHRAH2007-41-002.pdf - 37 KB

• KEDUDUKAN ANAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM (ABH) DITINJAU DARI PERSPEKTIF VICTIMOLOGI DAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• PERKEMBANGAN PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
• PERBEDAAN ASUPAN CAIRAN BERDASARKAN KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, TIPE DAERAH, DAN STATUS EKONOMI PADA PENDUDUK DI PULAU SULAWESI BERDASARKAN DATA RISKESDAS TAHUN 2010
• PERBEDAAN EFEK PILATES EXERCISE DAN SENAM AEROBIK LOW IMPACT MODIFICATION TERHADAP ` PENINGKATAN DAYA TAHAN OTOT PERUT PADA KELOMPOK WANITA USIA 29-35 TAHUN Oleh:
• PERBUATAN MELAWAN HUKUM ( PMH ) DALAM PHK DILAKUKAN SECARA SEPIHAK ( ANALISA KASUS PUTUSAN NO.039/PDT.G/2003/PN.JKT.BAR )
• SIKAP MAHASISWA BROADCASTING ESA UNGGUL 2012 PADA PROGRAM INDONESIA LAWAK KLUB DI TRANS7
• HUBUNGAN OBESITAS DAN POLA KONSUMSI MAKANAN BERISIKO PADA ORANG DEWASA DI PROVINSI SULAWESI UTARA (Analisis Data Sekunder Riskesdas 2007)
• POLA KONSUMSI BERDASARKAN KEJADIAN OBESITAS PADAPENDUDUK USIA DEWASA (19 � 50 TAHUN) DI PULAU SULAWESI BERDASARKAN DATA RISKESDAS 2010
• HUBUNGAN PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG HIPERTENSI DAN PENERAPAN TUGAS KELUARGA PADA ANGGOTA KELUARGA YANG MENGALAMI HIPERTENSI DI ALAM INDAH RW 007 KELURAHAN PORIS PLAWAD INDAH KECAMATAN CIPONDOH KOTA TANGERANG
• HUBUNGAN KARAKTERISTIK, ASUPAN KOLESTEROL, KALSIUM, NATRIUM, TERHADAP OBESITAS PADA WANITA MENOPAUSE PROVINSI SULAWESI UTARA BERDASARKAN DATA RISKESDAS 2010