EMAIL: PASSWORD:
Front Office
UPT. PERPUSTAKAAN
Universitas Esa Unggul


Kampus Emas UEU - Jakarta Barat

Phone : 021-5674223, ext 282
Fax :
E-mail : [email protected]
Website : http://library.esaunggul.ac.id

Support (Customer Service) :
[email protected]








Welcome..guys!

Have a problem with your access?
Please, contact our technical support below:
LIVE SUPPORT


Astrid Chrisafi




! ATTENTION !

To facilitate the activation process, please fill out the member application form correctly and completely
Registration activation of our members will process up to max 24 hours (confirm by email). Please wait patiently

Still Confuse?
Please read our User Guide

Keyword
Mode
Expanded Search (for Free text search only)
 

UEU » Master Theses » Magister Hukum
Posted by [email protected] at 04/03/2017 15:55:17  •  841 Views


KAJIAN TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2015 (PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PHP.BUP-XIV/2016

Created by :
INSAN FIRDAUS ( 201404031 )



SubjectKewenangan mahkamah konstitusi
pemilihan kepala daerah
Alt. Subject The authority of the constitutional court
the local elections
KeywordKewenangan Mahkamah Konstitusi
Perselisihan Pilkada
Kabupaten Halmahera Selatan

Description:

Setiap permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi harus memenuhi syarat-syarat prosedural yang ditentukan dalam undang-undang pemilihan kepala daerah dan peraturan Mahkamah Konstitusi yang berlaku. Salah satu syarat prosedural yang harus dipenuhi yaitu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Objek permohonan dalam perkara permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Tentang Penetapan Perolehan Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan telah dibatalkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. Namun demikian, Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah tetap berwenang untuk mengadili permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Selatan, karena ada ketidakpastian hukum dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015 oleh Mahkamah Konstitusi? Dan bagaimana tinjauan yuridis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil Pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan, bahwa secara yuridis surat keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang telah dibatalkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak bisa dijadikan objek permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak berwenang untuk mengadili permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Berdasarkan hasil penelitian disarankan, agar Undang-Undang tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota perlu direvisi khususnya terkait dengan ketentuan tentang objek permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan kewenangan KPU pusat dan/atau KPU Provinsi untuk membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten tentang penetepan hasil pemilihan.

Contributor:
  1. Wasis Susetio
Date Create:04/03/2017
Type:Text
Format:PDF
Language:Indonesian
Identifier:UEU-Master-201404031
Collection ID:201404031


Source :
Master Theses of Law

Relation Collection:
Fakultas Hukum

Coverage :
Civitas Akademi Universitas Esa Unggul

Rights :
@perpustakaan universitas esa unggul


Publication URL :
https://digilib.esaunggul.ac.id/kajian-terhadap-kewenangan-mahkamah-konstitusi-dalam-perselisihan-hasil-pemilihan-kepala-daerah-kabupaten-halmahera-selatan-tahun-2015-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-1phpbupxiv2016-8615.html




[ Free Download - Free for All ]

  1.  UEU-Master-8615-ABSTRAK.pdf - 34 KB
  2.  UEU-Master-8615-cOVER.pdf - 13 KB
  3.  UEU-Master-8615-DAFTAR ISI.pdf - 67 KB
  4.  UEU-Master-8615-daftar pustaka.pdf - 11 KB
  5.  UEU-Master-8615-Kata Pengantar.pdf - 31 KB
  6.  UEU-Master-8615-Lembar Pengesahan - Copy.pdf - 582 KB
  7.  UEU-Master-8615-Surat Pernyataan.pdf - 1468 KB
  8.  UEU-Master-8615-BAB I.pdf - 229 KB

[ FullText Content - Please, register first ]

  1. UEU-Master-8615-BabII.pdf - 101 KB
  2. UEU-Master-8615-BABIII.pdf - 41 KB
  3. UEU-Master-8615-BABIV.pdf - 274 KB
  4. UEU-Master-8615-BABV.pdf - 33 KB

 10 Similar Document...

     No similar subject found !

 10 Related Document...






HELP US !
You can help us to define the exact keyword for this document by clicking the link below :

Halmahera , Kabupaten , Kabupaten Halmahera Selatan , Kewenangan , Kewenangan Mahkamah Konstitusi , Konstitusi , Mahkamah , Perselisihan , Perselisihan Pilkada , Pilkada , Selatan



POLLING

Bagaimana pendapat Anda tentang repository kami ?

Bagus Sekali
Baik
Biasa
Jelek
Mengecewakan




124148514


Visitors Today : 1
Total Visitor : 1967720

Hits Today : 6318
Total Hits : 124148514

Visitors Online: 1


Calculated since
16 May 2012

You are connected from 172.17.121.29
using claudebot


UEU Digital Repository Feeds


Copyright © UEU Library 2012 - 2024 - All rights reserved.
Dublin Core Metadata Initiative and OpenArchives Compatible
Developed by Hassan