TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP FAKIR MISKIN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh makin banyaknya fakir miskin yang terjadi di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Hal ini terlihat makin maraknya fakir miskin pada wilayah tersebut yang menjadi anak jalanan, pengamen dan pengemis yang dapat kita lihat terminal, perempatan lampu merah, jembatan � jembatan penyebrangan dan lain sebagainya. Maksud penulisan ini adalah untuk tujuan akademis yaitu mengetahui secara mendalam Tanggung Jawab Negara terhadap fakir miskin di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat serta kendala � kendala apa saja yang di hadapi dalam menangani fakir miskin pada Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam peneltian ini adalah pendekatan yuridis empiris . Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan � bahan hukum (baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial , kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan � bahan hukum (yang merupakan data sekunder), dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Yaitu dengan mengadakan wawancara terhadap Sudin Kota Administrasi Jakarta Barat Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ) Kota Administrasi Jakarta Barat, serta Lembaga swadaya Masyarakat Yayasan Uswatun Hasanah untuk mendapatkan data dan informasi untuk menjawab permasalahan mengenai Tanggung Jawab Negara terhadap fakir miskin di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Sehingga untuk kedepannya masalah fakir miskin dapat dikurangi sehingga beban Pemerintah menjadi ringan dan Negara dapat terus meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

1.  UEU-Undergraduate-9049-cover.pdf - 50 KB
2.  UEU-Undergraduate-9049-abstrak.pdf - 116 KB
3.  UEU-Undergraduate-9049-daftar isi.pdf - 116 KB
4.  UEU-Undergraduate-9049-kata pengantar.pdf - 116 KB
5.  UEU-Undergraduate-9049-persetujuan.pdf - 102 KB
6.  UEU-Undergraduate-9049-pengesahan.pdf - 135 KB
7.  UEU-Undergraduate-9049-bab 1.pdf - 173 KB
8.  UEU-Undergraduate-9049-daftar pustaka.pdf - 181 KB
9.  UEU-Undergraduate-9049-lampiran.pdf - 1805 KB
10.  UEU-Undergraduate-9049-pernyataan.pdf - 123 KB
11.  UEU-Undergraduate-9049-Wawancara.pdf - 59 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN