AKIBAT HUKUM BAGI DEBITUR WANPRESTASI TERKAIT DENGAN AGUNAN (STUDI KASUS PT XYZ DI BANK XYZ)

Salah satu produk yang diberikan oleh bank dalam membantu kelancaran usaha debiturnya, adalah dengan pemberian kredit Agar kredit dapat berlangsung dengan baik, maka diperlukan adanya jaminan/ agunan dari pihak debitur. Kemungkinan yang dapat terjadi di dalam pemberian kredit adalah terjadinya kredit bermasalah yang disebabkan oleh debitur tidak dapat melunasi kreditnya tepat pada waktunya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit antara pihak debitur dan perusahaan perbankan, dimana debitur yang tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah jangka waktunya habis disebut wanprestasi. Faktor penyebab kredit macet pada debitur wanprestasi (PT. XYZ) adalah penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya. Upaya yang dilakukan pada kredit macet PT. XYZ adalah dengan melelang agunan dan debitur dapat membatalkan lelang apabila agunannya dijual sendiri yang disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum bagi debitur wanprestasi (PT. XYZ) terkait penyalahgunaan penggunaan kredit dan mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan PT. XYZ terkait agunan yang dilelang. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Adapun peraturan-peraturan yang digunakan sebagai bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta peraturan-peraturan yang berlaku di Bank XYZ.

1.  UEU-Undergraduate-9086-cover.pdf - 111 KB
2.  UEU-Undergraduate-9086-abstrak.pdf - 90 KB
3.  UEU-Undergraduate-9086-kata pengantar.pdf - 140 KB
4.  UEU-Undergraduate-9086-daftar isi.pdf - 189 KB
5.  UEU-Undergraduate-9086-pernyataan.pdf - 94 KB
6.  UEU-Undergraduate-9086-persetujuan.pdf - 1256 KB
7.  UEU-Undergraduate-9086-pengesahan.pdf - 1250 KB
8.  UEU-Undergraduate-9086-bab 1.pdf - 314 KB
9.  UEU-Undergraduate-9086-daftar pustaka.pdf - 86 KB
10.  UEU-Undergraduate-9086-lampiran.pdf - 2173 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN