TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR:207/PID.B/PN.TNG)

Tindak pidana pembunuhan diikuti dengan mutilasi mayat belakangan ini semakin sering terjadi. Hal ini tentu saja membuat masyarakat merasa tidak nyaman dengan tindakan sadis itu. Lebih jauh lagi, bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat kurang jelas. Bermacam-macam tindakan pidana yang ada, pembunuhan merupakan suatu kejahatan yang sanksinya tergolong berat. Tindak pidana pembunuhan dikenai sanksi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun sesuai dengan pasal 338 KUHP dan 20 (dua puluh) tahun terlebih dahulu yang sesuai dengan pasal 340 KUHP. Tindak pidana yang pembunuhan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP adalah tindak pidana pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang melenyapkan orang. Kasus kejahatan yang disertai dengan perbuatan mutilasi yang akhir-akhir ini terjadi dilatarbelakangi dengan berbagai alasan. Biasanya kasus mutilasi mendapat pemeriksaan yang intensif. Kondisi pelaku yang labil sehingga perlu diadakan pemeriksaan kondisi pelaku oleh psikiater. Faktor dalam jiwa pelaku maupun faktor lingkungan pelaku yang membuat pelaku melakukan pembunuhan disertai dengan perbuatan mutilasi. Kasus mutilasi yang terjadi di daerah Sepatan Kabupaten Tangerang Banten, yang menyeret Sutini sebagai pelakunya tergolong kasus yang menarik untuk dikaji. Laporan dari orang terdekat dengan pelaku serta adanya perencanaan terlebih dahulu dalam pembunuhan dan perbuatan spontan memotong mayat yang dilakukan untuk vi menghilangkan bukti-bukii yang ada yang disebabkan oleh rasa takut untuk diketahui orang lain.

1.  UEU-Undergraduate-39481-COVER.Image.Marked.pdf - 252 KB
2.  UEU-Undergraduate-39481-HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.Image.Marked.pdf - 244 KB
3.  UEU-Undergraduate-39481-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 258 KB
4.  UEU-Undergraduate-39481-HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 248 KB
5.  UEU-Undergraduate-39481-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 344 KB
6.  UEU-Undergraduate-39481-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 442 KB
7.  UEU-Undergraduate-39481-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 371 KB
8.  UEU-Undergraduate-39481-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 360 KB
9.  UEU-Undergraduate-39481-BAB1.Image.Marked.pdf - 1624 KB

• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT (Studi Kasus Perkara pidana No.1749/PID/B/2009/PN.JKT.BAR)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PEMBANTU PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UU.NO.15 TAHUN 2003 (STUDI KASUS PUTUSAN NO.128/Pid.B/2010/JKT-SEL)
• TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PUTUSAN No. 1066K/Pid.Sus/2008
• PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA PENGEMUDI ATAS KELALAIAN DITINJAU DARI KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 1844/PID.B/2010/PN.TNG.)
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN PENGURUS PERBANKAN YANG BERAKIBAT TERJADINYA PENYIMPANGAN TINDAK PIDANA HUKUM PERBANKAN ( STUDI KASUS PUTUSAN MA No.2152/Pid.sus/2008 )