KEPUTUSAN BEBAS MURNI TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO.2113/PID.B/2010/PN.JKT.PST)

Korupsi adalah suatu tindak pidana memperkaya diri sendiri atau kelompok yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui langkah-langkah yang tegas dengan melibatkan masyarakat, khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Pidana korupsi selalu menjadi sorotan utama baik dikalangan pemerintah maupun dikalangan masyarakat dikarenakan tindak pidana korupsi yang selalu mengalami perkembangan yang sangat meningkat dari tahun ketahun. Perubahan, pencabutan maupun penggantian terhadap perundang-undangan tindak pidana korupsi dilakukan, karena peraturanperaturan sebelumnya dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya perubahan atau penggantian terhadap undang-undang korupsi, diharapkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dalam mencegah memberantas tindak pidana korupsi. Sebab dengan adanya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sistem pembuktian dan sanksi hukum tindak pidana korupsi diatur secara jelas dan lebih tegas pengaturan mengenai sanksi hukum yang sedemikian rupa dengan tujuan agar dapat menjangkau berbagai bentuk penyimpangan keuangan negara yang semakin rumit dan canggih. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu: Hal-hal apa sajakah yang menjadi dasar majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada Ir. AGUSRIN M NAJAMUDIN Bin MARYONO, Apakah putusan No.2113/Pid.B/2010/PN. JKT. PST, sesuai dengan asas objektive. Jawaban atas permasalahan dalam skripsi ini yaitu: Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi dasar majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada Ir. AGUSRIN М. NAJAMUDIN Bin MARYONO, untuk mengetahui putusan No. 2113/Pid.B /2010/PN. JKT. PST. Sesuai atau tidak dengan asas objektive. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitiann ini adalah metode penelitian hukum normatif yakni dengan mengambil dan mengumpulkan data dengan berbagai macam referensi yang terdapat dalam kepustakaan baik melalui buku-buku bacaan, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan dari website di internet, artikel-artikel dan sumber referensi lainnya yang ada hubungannya dengan materi skripsi ini. Berdasarkan pasal 34 ayat (4) UU 1945, menjelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan dan kesatuan perekonomian nasional. Maka dengan adanya pasal di atas diharapkan perekonomian di Indonesia khususnya dalam hal keuangan negara harus diberikan laporan yang terperinci dari setiap wilayah kesatuan RI agar tidak terjadinya penyelewengan keuangan negara atau dikenal dengan korupsi.Korupsi adalah suatu tindak pidana memperkaya diri sendiri atau kelompok yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui langkah-langkah yang tegas dengan melibatkan masyarakat, khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Pidana korupsi selalu menjadi sorotan utama baik dikalangan pemerintah maupun dikalangan masyarakat dikarenakan tindak pidana korupsi yang selalu mengalami perkembangan yang sangat meningkat dari tahun ketahun. Perubahan, pencabutan maupun penggantian terhadap perundang-undangan tindak pidana korupsi dilakukan, karena peraturanperaturan sebelumnya dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya perubahan atau penggantian terhadap undang-undang korupsi, diharapkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dalam mencegah memberantas tindak pidana korupsi. Sebab dengan adanya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sistem pembuktian dan sanksi hukum tindak pidana korupsi diatur secara jelas dan lebih tegas pengaturan mengenai sanksi hukum yang sedemikian rupa dengan tujuan agar dapat menjangkau berbagai bentuk penyimpangan keuangan negara yang semakin rumit dan canggih. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu: Hal-hal apa sajakah yang menjadi dasar majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada Ir. AGUSRIN M NAJAMUDIN Bin MARYONO, Apakah putusan No.2113/Pid.B/2010/PN. JKT. PST, sesuai dengan asas objektive. Jawaban atas permasalahan dalam skripsi ini yaitu: Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi dasar majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada Ir. AGUSRIN М. NAJAMUDIN Bin MARYONO, untuk mengetahui putusan No. 2113/Pid.B /2010/PN. JKT. PST. Sesuai atau tidak dengan asas objektive. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitiann ini adalah metode penelitian hukum normatif yakni dengan mengambil dan mengumpulkan data dengan berbagai macam referensi yang terdapat dalam kepustakaan baik melalui buku-buku bacaan, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan dari website di internet, artikel-artikel dan sumber referensi lainnya yang ada hubungannya dengan materi skripsi ini. Berdasarkan pasal 34 ayat (4) UU 1945, menjelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan dan kesatuan perekonomian nasional. Maka dengan adanya pasal di atas diharapkan perekonomian di Indonesia khususnya dalam hal keuangan negara harus diberikan laporan yang terperinci dari setiap wilayah kesatuan RI agar tidak terjadinya penyelewengan keuangan negara atau dikenal dengan korupsi.Korupsi adalah suatu tindak pidana memperkaya diri sendiri atau kelompok yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui langkah-langkah yang tegas dengan melibatkan masyarakat, khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Pidana korupsi selalu menjadi sorotan utama baik dikalangan pemerintah maupun dikalangan masyarakat dikarenakan tindak pidana korupsi yang selalu mengalami perkembangan yang sangat meningkat dari tahun ketahun. Perubahan, pencabutan maupun penggantian terhadap perundang-undangan tindak pidana korupsi dilakukan, karena peraturanperaturan sebelumnya dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya perubahan atau penggantian terhadap undang-undang korupsi, diharapkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dalam mencegah memberantas tindak pidana korupsi. Sebab dengan adanya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sistem pembuktian dan sanksi hukum tindak pidana korupsi diatur secara jelas dan lebih tegas pengaturan mengenai sanksi hukum yang sedemikian rupa dengan tujuan agar dapat menjangkau berbagai bentuk penyimpangan keuangan negara yang semakin rumit dan canggih. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu: Hal-hal apa sajakah yang menjadi dasar majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada Ir. AGUSRIN M NAJAMUDIN Bin MARYONO, Apakah putusan No.2113/Pid.B/2010/PN. JKT. PST, sesuai dengan asas objektive. Jawaban atas permasalahan dalam skripsi ini yaitu: Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi dasar majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada Ir. AGUSRIN М. NAJAMUDIN Bin MARYONO, untuk mengetahui putusan No. 2113/Pid.B /2010/PN. JKT. PST. Sesuai atau tidak dengan asas objektive. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitiann ini adalah metode penelitian hukum normatif yakni dengan mengambil dan mengumpulkan data dengan berbagai macam referensi yang terdapat dalam kepustakaan baik melalui buku-buku bacaan, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan dari website di internet, artikel-artikel dan sumber referensi lainnya yang ada hubungannya dengan materi skripsi ini. Berdasarkan pasal 34 ayat (4) UU 1945, menjelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan dan kesatuan perekonomian nasional. Maka dengan adanya pasal di atas diharapkan perekonomian di Indonesia khususnya dalam hal keuangan negara harus diberikan laporan yang terperinci dari setiap wilayah kesatuan RI agar tidak terjadinya penyelewengan keuangan negara atau dikenal dengan korupsi.

1.  UEU-Undergraduate-39485-COVER.Image.Marked.pdf - 246 KB
2.  UEU-Undergraduate-39485-HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG.Image.Marked.pdf - 255 KB
3.  UEU-Undergraduate-39485-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 265 KB
4.  UEU-Undergraduate-39485-HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 255 KB
5.  UEU-Undergraduate-39485-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 364 KB
6.  UEU-Undergraduate-39485-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 433 KB
7.  UEU-Undergraduate-39485-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 348 KB
8.  UEU-Undergraduate-39485-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 346 KB
9.  UEU-Undergraduate-39485-BAB1.Image.Marked.pdf - 1601 KB

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER KASUS KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
• TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
• PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PUTUSAN No. 1066K/Pid.Sus/2008
• BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP JUSTICE COLLABORATORS DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ( STUDI PUTUSAN NO.14/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST )
• PERADILAN IN ABSENTIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Studi Kasus Pada Putusan No. 1032/Pid.B/2001/PN.Jak.Pst)
• Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang)
• REMISI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI KAJIAN YURIDIS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN NOMOR 28 TAHUN 2006 SEBAGAI PERUBAHAN PERTAMA SERTA NOMOR 99 TAHUN 2012 SEBAGAI PERUBAHAN KEDUA TENTANG SYARAT DAN
• PENGGUNAAN INSTRUMEN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN HASIL KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
• TINJAUAN YURIDIS TENTANG TERTANGKAP TANGAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK UPAYA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (Studi Kasus Putusan No. 06/PID/PRAP/2008/PN.JAKSEL)
• PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI