HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNGNYA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.229/PID.SUS/2015/PN.BNJ.)

Tindak pidana persetubuhan oleh ayah terhadap anak kandungnya merupakan salah satu kejahatan yang mendapat perhatian masyarakat. Akibat tindakan tersebut korban tidak hanya menderita fisik tetapi juga menderita mental. Oleh karenanya perlindungan hukum terhadap korban sangat diperlukan. Selain itu, aparat penegak hukum mempunyai peranan penting dalam menanggulangi kejahatan dan menegakkan hukum. Permasalahan yang diteliti adalah apakah dakwaan Penuntut Umum dalam putusan No.229/Pid.Sus/2015/PN.Bnj. sudah sesuai dengan Undang- Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahanatas atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak akibat adanya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya. Penelitian ini dilakukan secara normatif, yaitu dengan metode kepustakaan kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam Putusan No.229/Pid.Sus/2015/PN.Bnj. tidak tepat. Hal ini menurut penulis karena terdakwa merupakan ayah kandung korban yang seharusnya dikenakan ancaman hukuman lebih berat sesuai dengan Pasal 81 ayat (3) UndangUndang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2) Bentuk Perlindungan hukum terhadap anak akibat adanya tindak pidana persetubuhan dapat dilakukan dengan cara pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan dan dengan cara rehabilitasi sosial.

1.  UEU-Undergraduate-39477-COVER.Image.Marked.pdf - 299 KB
2.  UEU-Undergraduate-39477-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 250 KB
3.  UEU-Undergraduate-39477-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 259 KB
4.  UEU-Undergraduate-39477-HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 255 KB
5.  UEU-Undergraduate-39477-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 1685 KB
6.  UEU-Undergraduate-39477-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 363 KB
7.  UEU-Undergraduate-39477-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 455 KB
8.  UEU-Undergraduate-39477-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 516 KB
9.  UEU-Undergraduate-39477-BAB1.Image.Marked.pdf - 1152 KB

• PELAKSANAAN PENGANGKATAN SERTA PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA
• PENELANTARAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG � UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Pasal 13 Ayat 1 butir c)
• PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN DAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ( ANALISA YURIDIS PERKARA PUTUSAN NOMOR 669/PID.B/2012/PN.JKT.PST )
• PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS AKIBAT SEMBURAN LUMPUR LAPINDO
• UNSUR KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI PENGAMEN ANAK DI GROGOL, JAKARTA BARAT
• RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PERADILAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI BAWAH UMUR TERKAIT TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tab)
• PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor : 24/Pid.Sus/2018/PN.Bjm.)
• KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI KEBIRI KIMIA DI INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK