TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA (STUDY KASUS PUTUSAN NOMOR 2/PRA. PID/2022/PN. CKR)

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran sebagai tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang. Praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka maupun keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dasar pertimbangan hukum dari hakim praperadilan yang mengabulkan permohonan praperadilan serta akibat hukum dikabulkannya permohonan praperadilan atas Surat Pemberhentian Penyidikan Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi No S.Tap/38/IV/2021 /Resto Bks tertanggal 6 April 2021. Penelitian ini menggunakan Metode jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitiannya adalah dalam pertimbangannya hakim mengabulkan permohonan praperadilan karena Polisi selaku penyidik belum melaksanakan pemeriksaan saksi secara konfortir sehingga dianggap penyidik tidak melakukan seluruh tahapan penyidikan dan akibatnya penyidik diminta untuk membuka kembali perkara dan melanjutkan pemeriksaan terhadap kasus tersebut. Kesimpulannya adalah hakim mempertimbangkan bukti surat dan saksi-saksi hakim mendapat keyakinan bahwa pihak Termohon Polres Metro Bekasi dalam penyidikannya tidak melakukan Berita Acara Konfrontasi. Termohon sebagai penyidik seharusnya dapat melakukan pemeriksaan konfrontasi dengan mempertemukan saksi dengan saksi sehingga Termohon bisa mendapatkan kepastian dalam pembuktian, dan akibat hukum dari dikabulkannya praperadilan akibat ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan maka dapat diajukan ganti rugi dan rehabilitasi kepada negara.

1.  UEU-Master-41891-Cover.Image.Marked.pdf - 482 KB
2.  UEU-Master-41891-Halaman pengesahan.Image.Marked.pdf - 3773 KB
3.  UEU-Master-41891-Halaman persetujuan.Image.Marked.pdf - 204 KB
4.  UEU-Master-41891-Abstrak.Image.Marked.pdf - 760 KB
5.  UEU-Master-41891-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 597 KB
6.  UEU-Master-41891-Daftar isi.Image.Marked.pdf - 614 KB
7.  UEU-Master-41891-Daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 732 KB
8.  UEU-Master-41891-Bab1.Image.Marked.pdf - 821 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DALAM PROSES PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I (DEWASA) TANGERANG
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT (Studi Kasus Perkara pidana No.1749/PID/B/2009/PN.JKT.BAR)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PEMBANTU PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UU.NO.15 TAHUN 2003 (STUDI KASUS PUTUSAN NO.128/Pid.B/2010/JKT-SEL)
• TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN(Studi kasus Putusan No:11/Pid.A/2007/PN.JKT.PST)
• TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI