KAJIAN HUKUM TENTANG ATURAN DALUARSA WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 533 K/PDT. SUS-PHI/2014)

Membaca ketentuan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara rigid mengantarkan pikiran kita pada suatu asumsi yang menyiratkan bahwa apabila gugatan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja diajukan lewat dari satu tahun, seolah-olah gugatan akan daluarsa. Karena itu, kajian hukum aturan tentang daluarsa waktu mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja makin menarik manakala perdebatan itu menelisik ketentuan hukum yang saling bertolak belakang. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang menggunakan Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang di jadikan alasan untuk menolak gugatan Pemutusan Hubungan Kerja yang pengajuannya melebihi 1 (satu) tahun, tanpa melihat alasan dari terjadinya Pemutusah Hubungan Kerja dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003. Hasil penelitian ditemukan bahwa pertimbangan Hakim dalam perkara ini yang menggunakan Pasal 82 UU Nomor 2 tahun 2004 sebgai dasar Daluarsa kurang tepat karena tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, karena Pasal 82 UU PPHI dalam operasionalnya merujuk pada Pasal yang diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, yaitu Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Ketenagakerjaan, dimana kedua Pasal tersebut pada intinya menjelaskan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Kesalahan berat (kecuali alasan mengundurkan diri), sedangkan perkara PHK antara Triyono dan Arif Kusno dengan PT Royal Standar bukan merupakan kesalahan berat, hanya merupakan pelanggaran peraturan perusahaan yaitu berupa tindakan indisipliner dan yang kedua bahwa Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara harusnya sudah mengetahui bahwa Pasal tentang daluarsa berkaitan dengan kesalahan berat sudah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, dimana Pasal 158 UU Ketenagakerjaan sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi.

1.  UEU-Article-12539-05_0075.pdf - 594 KB