KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JUNCTO KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi aktivitas kehidupan manusia. Namun, pada sisi lain perkembangan teknologi informasi juga membawa permasalahan baru, khususnya dalam aspek hukum. Kontrak elektronik sebagai salah satu bentuk transaksi yang saat ini mengalami perkembangan pesat juga tidak terlepas dari masalah dalam pelaksanaannya. Dari aspek hukum timbul permasalahan mengenai keabsahan suatu kontrak elektronik dan permasalahan mengenai dapat atau tidaknya suatu kontrak elektronik dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah suatu kontrak elektronik dapat dikatakan sah dan bagaimana kekuatan pembuktian dan keabsahan kontrak elektronik jika dikemudian hari terjadi sengketa antara para pihak, khususnya di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara dengan dua orang notaris, empat orang pelaku usaha kontrak elektronik, e-commerce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai keabsahan kontrak elektronik dan kekuatan pembuktian dan keabsahan kontrak elektronik sebagai alat bukti (tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti), para pelaku usaha kontrak elektronik e-commerce (kontrak elektronik adalah sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sama seperti dokumen kontrak konvensional), para notaris (satu orang notaris berpendapat bahwa kontrak elektronik adalah sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti; satu orang notaris berpendapat bahwa kontrak yang dilakukan secara elektronik dapat dikatakan sah namun masih sulit untuk dapat diterima sebagai alat bukti). hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat perbedaan pandangan mengenai keabsahan kontrak elektronik dan kekuatan kontrak elektronik yang dilakukan secara online sebagai alat bukti jika merujuk kepada KUHAP.


Alt. Description

The development of information technology, especially the internet, provides many benefits and conveniences for human life activities. However, on the other hand, the development of information technology also brings new problems, especially in the legal aspect. Electronic contracts, as a form of transaction which is currently experiencing rapid development, cannot be separated from problems in its implementation. From the legal aspect, problems arise regarding the validity of an electronic contract and problems regarding whether or not an electronic contract can be used as evidence in court. This study aims to see whether an electronic contract can be said to be valid and how the strength of proof and validity of an electronic contract in the future if there is a dispute between the parties, especially in Indonesia. This research is a descriptive analytical study with a normative juridical approach. The data in this study were obtained from literature research and interviews with two notaries, four business actors in electronic contracts, e-commerce. The results show that there are differences of opinion regarding the validity of electronic contracts and the strength of proof and validity of electronic contracts as evidence (invalid and cannot be used as evidence), e-commerce electronic contract business actors (electronic contracts are valid and can be used as evidence). legal evidence is the same as conventional contract documents), notaries (one notary believes that an electronic contract is valid and can be used as evidence; one notary is of the opinion that a contract that is carried out electronically can be said to be valid but it is still difficult to be accepted as evidence; evidence). The results of this study can be concluded that there are still differences in views regarding the validity of electronic contracts and the strength of electronic contracts conducted online as evidence when referring to the Criminal Procedure Code.

1.  UEU-Article-19179-5_0699.pdf - 704 KB

• KEDUDUKAN ANAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM (ABH) DITINJAU DARI PERSPEKTIF VICTIMOLOGI DAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• PERKEMBANGAN PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
• PERBEDAAN ASUPAN CAIRAN BERDASARKAN KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, TIPE DAERAH, DAN STATUS EKONOMI PADA PENDUDUK DI PULAU SULAWESI BERDASARKAN DATA RISKESDAS TAHUN 2010
• PERBEDAAN EFEK PILATES EXERCISE DAN SENAM AEROBIK LOW IMPACT MODIFICATION TERHADAP ` PENINGKATAN DAYA TAHAN OTOT PERUT PADA KELOMPOK WANITA USIA 29-35 TAHUN Oleh:
• PERBUATAN MELAWAN HUKUM ( PMH ) DALAM PHK DILAKUKAN SECARA SEPIHAK ( ANALISA KASUS PUTUSAN NO.039/PDT.G/2003/PN.JKT.BAR )
• SIKAP MAHASISWA BROADCASTING ESA UNGGUL 2012 PADA PROGRAM INDONESIA LAWAK KLUB DI TRANS7
• HUBUNGAN OBESITAS DAN POLA KONSUMSI MAKANAN BERISIKO PADA ORANG DEWASA DI PROVINSI SULAWESI UTARA (Analisis Data Sekunder Riskesdas 2007)
• POLA KONSUMSI BERDASARKAN KEJADIAN OBESITAS PADAPENDUDUK USIA DEWASA (19 � 50 TAHUN) DI PULAU SULAWESI BERDASARKAN DATA RISKESDAS 2010
• HUBUNGAN PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG HIPERTENSI DAN PENERAPAN TUGAS KELUARGA PADA ANGGOTA KELUARGA YANG MENGALAMI HIPERTENSI DI ALAM INDAH RW 007 KELURAHAN PORIS PLAWAD INDAH KECAMATAN CIPONDOH KOTA TANGERANG
• HUBUNGAN KARAKTERISTIK, ASUPAN KOLESTEROL, KALSIUM, NATRIUM, TERHADAP OBESITAS PADA WANITA MENOPAUSE PROVINSI SULAWESI UTARA BERDASARKAN DATA RISKESDAS 2010