PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 288/PID.SUS/2020/PN. JKT. TIM)

Perdagangan manusia untuk tenaga kerja adalah masalah yang sangat besar dan mempunyai dampak yang cukup serius. Korban kejahatan tidak diberikan wewenang dan tidak dilibatkan secara aktif didalam proses penyidikan dan persidangan sehingga sering kali korban kejahatan kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan haknya sebagain korban. Salah satu bentuk perlindungan hukum untuk para korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu mendapat restitusi. Restitusi yaitu pembayaran ganti kerugian yang akan membebankan pelaku tindak pidana berdasarkan kepada putusan pegadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap atas kerugian material dan kerugian immaterial yang dirasakan oleh korban ataupun ahli waris korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait pengaturan serta penerapan restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdgangan Orang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan tersier dengan menggunakan metode analisis prespektif. Dalam penelitian ini hadil dan pembahasan menguraikan bahwa alasan hakim menolak permintaan restitusi dari para korban Tindak Pidana Perdgangan Orang memiliki alasan yang jelas, untuk memperoleh restitusi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah membuat peraturan untuk mengajukan restitusi para korban harus memuat bukti kerugian yang nyata diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang dan harus menyertakan bukti biaya yang akan atau telah dikeluarkan selama perawatan atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan.


Alt. Description

Human trafficking forced labour is a big problem and have a serious impact. Victims of crime are not given authority and are not actively involved in the investigation and trial processes so that crime victims often lose the opportunity to fight for their rights as victims. One form of legal protection for victims of the Crime of Trafficking in Persons is to get restitution. Restitution is the payment of compensation that will charge the perpetrator of a crime based on a court decision that has permanent legal force for material and immaterial losses felt by the victim or the victim s heirs. This study aims to analyze the regulation and application of restitution for victims of Trafficking in Persons. This type of research uses normative legal research with a statutory approach and a case approach. The type of data used in this research is secondary and tertiary data using perspective analysis method. In this study, the results and discussion describe that the reason for the judge s refusal to request restitution from the victims of the Trafficking in Persons Crime has a clear reason, to obtain restitution the Witness and Victim Protection Agency has made a regulation to apply for restitution of the victims must contain evidence of actual losses suffered by the victim. or family made or authorized by the competent authority and must include evidence of the costs to be or have been incurred during the treatment or treatment which is legalized by the agency or party who performs the treatment or treatment

1.  UEU-Article-21982-5_0811.pdf - 396 KB