TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)

Dalam era bisnis tanpa batas dewasa ini, arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang sangat populer digunakan oleh kalangan pelaku bisnis. Namun demikian tidak jarang para pelaku bisnis, terutama mereka yang memenangkan perkara, dihinggapi kefrutasian apabila dihadapkan pada implementasi putusan arbitrase yang melibatkan pengadilan. Dalam proses penyelesaian sengketa pada arbitrase nasional, sebagaimana lazim dikenal dalam lembaga peradilan, pemeriksaan sengketa akan berujung pada sebuah putusan ( putusan arbitrase nasional) . Setelah putusan dibuat dan diucapkan pihak yang dikalahkan, apabila tidak puas, paling tidak mempunyai alternatif upaya hukum. Upaya hukum ini pada dasarnya adalah upaya hukum untuk membatalkan putusan arbitrase. Pengadilan dianggap sebagai otoritas yang berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase. Dalam skripsi ini yang hendak diangkat adalah tentang upaya hukum berupa pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara JACOB HENDRAWAN dan PT. UNICOMINDO PERDANA, beralamat di Jl. KH. Mansyur No. 59 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syamsul Arief, SH. dan Andi Fatmawati, SH., Advokat dan Pengacara, berkantor di jalan Taman Kebon Jeruk Intercon Blok AA-III No.15, Jakarta Barat, sebagai Pemohon. MELAWAN PT. SAC NUSANTARA, beralamat di Lina Bulding Lantai Dasar, Jl. HR. Rasuna Said Kav.B-7, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H.Ernatno Sudarno, SH., Edwar NH Abraham, JD. dan David Abraham, BSL, berkantor di Prince Building, lantai 10, Jalan Jendral Sudirman Kav.3-4 Jakarta 10220, sebagai Termohon. Penulis menggunakan bahan penelitian untuk menganalisa dan menerapkan Undang-Undang No.30 tahun 1999 sebagai bahan acuan.

1.  UEU-Journal-4673-BUDI_SATRIA&MADDENIA_AYU.pdf - 197 KB

• KEDUDUKAN ANAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM (ABH) DITINJAU DARI PERSPEKTIF VICTIMOLOGI DAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• PERKEMBANGAN PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
• PERBEDAAN ASUPAN CAIRAN BERDASARKAN KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, TIPE DAERAH, DAN STATUS EKONOMI PADA PENDUDUK DI PULAU SULAWESI BERDASARKAN DATA RISKESDAS TAHUN 2010
• PERANCANGAN BUSINESS INTELLIGENCE PADA PT. XYZ
• PERBEDAAN EFEK PILATES EXERCISE DAN SENAM AEROBIK LOW IMPACT MODIFICATION TERHADAP ` PENINGKATAN DAYA TAHAN OTOT PERUT PADA KELOMPOK WANITA USIA 29-35 TAHUN Oleh:
• PERBUATAN MELAWAN HUKUM ( PMH ) DALAM PHK DILAKUKAN SECARA SEPIHAK ( ANALISA KASUS PUTUSAN NO.039/PDT.G/2003/PN.JKT.BAR )
• SIKAP MAHASISWA BROADCASTING ESA UNGGUL 2012 PADA PROGRAM INDONESIA LAWAK KLUB DI TRANS7
• HUBUNGAN OBESITAS DAN POLA KONSUMSI MAKANAN BERISIKO PADA ORANG DEWASA DI PROVINSI SULAWESI UTARA (Analisis Data Sekunder Riskesdas 2007)
• POLA KONSUMSI BERDASARKAN KEJADIAN OBESITAS PADAPENDUDUK USIA DEWASA (19 � 50 TAHUN) DI PULAU SULAWESI BERDASARKAN DATA RISKESDAS 2010
• HUBUNGAN PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG HIPERTENSI DAN PENERAPAN TUGAS KELUARGA PADA ANGGOTA KELUARGA YANG MENGALAMI HIPERTENSI DI ALAM INDAH RW 007 KELURAHAN PORIS PLAWAD INDAH KECAMATAN CIPONDOH KOTA TANGERANG