KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JUNCTO KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Pesatnya perkembangan dibidang teknologi informasi dan internet, telah membawa banyak pengaruh dan memberikan perubahan yang luar biasa terhadap budaya, ekonomi,sosial dan hukum . Hal ini diakui sebagai fenomena hukum baru di bidang persetujuan kontrak, yang perlu dikaji apakah bertentangan dengan hukum di Indonesia atau tidak. Era teknologi, telah merevolusi hampir semua aspek kehidupan manusia, khususnya dalam hal bertransaksi, khususnya kontrak elektronik. Ditinjau dari aspek hukum permasalahan timbul mengenai keabsahan mengenai kontrak elektronik, bagaimana kekuatan pembuktian suatu kontrak elektronik (e-contract) apabila terjadi sengketa di antara para pihak dan Pilihan hukum(Choice Of Law) serta Pilihan forum (Choice Of Forum,) peradilan mana yang berwenang dalam penyelesaian sengketa kontrak elektronik. Penelitian ini bersifat deskriptif analtis dengan pendekatan normatif empiris. Bahan hukum dari penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan melalui wawancara dengan dua orang notaris, empat orang pelaku usaha kontrak elektronik, e-contract, serta dua orang Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa ada perbedaan pendapat dalam hal keabsahan kontrak elektronik dan kekuatan pembuktian kontrak elektronik sebagai alat bukti (tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti), notaris (satu orang notaris berpendapat bahwa kontrak elektronik adalah tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti; satu orang notaris berpendapat bahwa kontrak yang dilakukan secara elektronik dapat dikatakan dapat diterima sebagai alat bukti). para pelaku usaha kontrak elektronik e- contract (kontrak elektronik adalah sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sama seperti dokumen kontrak konvensinal. Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang berdapat bahwa sifat kebenaran yang dicari dalam suatu perkara perdata adalah kebenaran Formil. Ketentuan undang-undang bahwa alat bukti dalam perkara perdata bersifat limitatif. Hakim tidak memungkinkan melakukan penafsiran di luar dari apa yang telah diatur oleh Undang-undang. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat perbedaan pandangan mengenai keabsahan kontrak elektronik dan kekuatan pembuktian kontrak elektronik yang dilakukan melalui media elektronik sebagai alat bukti terutama jika merujuk kepada KUHAP. Pilihan Hukum dan pilihan Forum , selama para pihak sepakat dan diperjanjikan di dalam klausula kontrak maka, para pihak terikat secara hukum. Namun bilamana Pilihan Hukum dan pilihan Forum tidak diperjanjikan di dalam kontrak maka, berlaku Hukum Perdata Internasional.

1.  UEU-Master-6379-cover.pdf - 72 KB
2.  UEU-Master-6379-pengesahan.pdf - 31 KB
3.  UEU-Master-6379-pernyataan.pdf - 31 KB
4.  UEU-Master-6379-kata pengantar.pdf - 49 KB
5.  UEU-Master-6379-abstrak.pdf - 43 KB
6.  UEU-Master-6379-daftar isi.pdf - 40 KB
7.  UEU-Master-6379-lampiran.pdf - 153 KB
8.  UEU-Master-6379-daftar pustaka.pdf - 53 KB
9.  UEU-Master-6379-bab1.pdf - 139 KB