KAJIAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) BERDASAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum kontrak dalam perdagangan melalui internet (e-commerce) ditinjau dari hukum perjanjian, serta untuk mengetahui cara pembuktian e-commerce apabila salah satu pihak wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian normatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kontrak dalam perdagangan melalui internet (e-commerce) telah memenuhi beberapa aspek hukum perjanjian dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal, meskipun pemenuhan terhadap unsur kedewasaan sebagai syarat kecakapan untuk mengadakan suatu perikatan tidak dapat terpenuhi, kontrak dalam e-commerce tetap sah dan mengikat serta menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sepanjang para pihak tidak mempermasalahkannya. Hal ini dikarena syarat kecakapan untuk mengadakan perikatan termasuk dalam syarat subyektif yang berarti meskipun syarat kecakapan tidak terpenuhi, kontrak dalam e-commerce yang dibuat dan disepakati oleh para pihak tetap sah, namun berakibat terhadap kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Selain itu kontrak dalam e-commerce telah memenuhi asas-asas perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seiring dengan perkembangan e-commerce, diikuti juga dengan masalah yang muncul seperti penipuan. Cara mengatasi permasalahan tersebut dengan cara melihat kontrak elekronik. Kontrak elektronik sangat penting dalam e-commerce. Peneliti ingin memberikan saran agar para pihak melakukan e-commerce memiliki itikad baik dalam membuat dan melaksanakan perjanjian.

1.  UEU-Master-12293-cover.Image.Marked.pdf - 423 KB
2.  UEU-Master-12293-pengesahan.Image.Marked.pdf - 280 KB
3.  UEU-Master-12293-pernyataan.Image.Marked.pdf - 279 KB
4.  UEU-Master-12293-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 478 KB
5.  UEU-Master-12293-abstrak.Image.Marked.pdf - 408 KB
6.  UEU-Master-12293-daftar isi.Image.Marked.pdf - 409 KB
7.  UEU-Master-12293-daftar lampiran.Image.Marked.pdf - 400 KB
8.  UEU-Master-12293-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 468 KB
9.  UEU-Master-12293-lampiran.Image.Marked.pdf - 669 KB
10.  UEU-Master-12293-bab 1.Image.Marked.pdf - 647 KB

• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• KEWENANGAN DPR-RI DALAM PENGGUNAAN HAK ANGKET MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS BANK CENTURY)
• PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1997 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
• LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEBAGAI PERPANJANGAN TANGAN PEMERINTAH DALAM ACCESS TO JUSTICE BAGI MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM
• ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM KEAMANAN JARINGAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI MENGGUNAKAN ROUTER OS MIKROTIK
• IMPLIKASI AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945 TERHADAP KEKUASAAN LEGISLASI PRESIDEN