ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MANTAN PEKERJA SELAKU KREDITOR PREFEREN PADA MASA INSOLVENSI DEBITOR DALAM PROSES KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN PAILIT NO. 12/PDT.SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.SMG DAN GUGATAN LAIN-LAIN ANTARA ANTON PRAYOGO

Masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini ada 3 (tiga), yakni: Bagaimana analisis hukum atas Putusan Pailit No. 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Smg dan Gugatan Lain-lain Nomor 05/Pdt.Sus-GLL/2017/PN.Niaga.Smg, bagaimana perlindungan hukum bagi mantan pekerja PT Mitraplast akibat tindakan Bank CIMB Niaga yang tidak memberikan pembayaran upah (dari hasil lelang pada masa insolvensi), bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh mantan pekerja PT Mitraplast untuk memperoleh haknya berupa uang pesangon. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dimana memuat gambaran terhadap setiap masalah pokok sekaligus dilakukan analisa secara terperinci terhadap setiap permasalahan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 05/Pdt.Sus-GLL/2017/PN.Niaga.Smg, telah memberikan putusan yang tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata, karena telah mengabulkan eksepsi error in persona namun menyatakan Gugatan ditolak untuk seluruhnya, selain itu setelah melakukan analisis terhadap UU Ketenagakerjaan dan UU Kepailitan, Penulis menemukan bahwa ternyata perlindungan hukum bagi mantan pekerja sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 menjadi semakin tidak diutamakan, dimana hal ini menjadi tidak sejalan dengan Teori Perlindungan Hukum, namun sebaliknya UU Kepailitan masih memberikan perlindungan berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan, meskipun demikian, hemat Penulis, Bank CIMB Niaga seyogyanya tetap memberikan upah pesangon kepada mantan pekerja PT Mitraplast, dengan telah adanya tuntutan/gugatan dari mantan karyawan PT Mitraplast selaku Kreditor Preferen. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh Antoni Prayogo dan Ardi Ricki selaku mantan pekerja PT Mitraplast, antara lain mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-GLL/2017/PN.Smg; mengajukan Gugatan yang baru kepada Bank CIMB Niaga, namun melalui Kurator PT Mitraplast, melaporkan Direksi PT Mitraplast ke kepolisian.

1.  UEU-Master-12312-cover.Image.Marked.pdf - 195 KB
2.  UEU-Master-12312-pengesahan.Image.Marked.pdf - 247 KB
3.  UEU-Master-12312-pernyataan.Image.Marked.pdf - 372 KB
4.  UEU-Master-12312-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 312 KB
5.  UEU-Master-12312-abstrak.Image.Marked.pdf - 348 KB
6.  UEU-Master-12312-daftar isi.Image.Marked.pdf - 252 KB
7.  UEU-Master-12312-daftar tabel.Image.Marked.pdf - 240 KB
8.  UEU-Master-12312-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 303 KB
9.  UEU-Master-12312-jurnal.Image.Marked.pdf - 1119 KB
10.  UEU-Master-12312-lampiran 1.Image.Marked.pdf - 4397 KB
11.  UEU-Master-12312-lampiran 2.Image.Marked.pdf - 920 KB
12.  UEU-Master-12312-bab 1.Image.Marked.pdf - 666 KB

• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• KEWENANGAN DPR-RI DALAM PENGGUNAAN HAK ANGKET MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS BANK CENTURY)
• PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1997 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
• LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEBAGAI PERPANJANGAN TANGAN PEMERINTAH DALAM ACCESS TO JUSTICE BAGI MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM
• ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM KEAMANAN JARINGAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI MENGGUNAKAN ROUTER OS MIKROTIK
• IMPLIKASI AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945 TERHADAP KEKUASAAN LEGISLASI PRESIDEN