TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN RAHASIA DAGANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

Tesis ini adalah hasil penelitian kepustakaan dengan judul �Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang�. Judul ini untuk menjawab pertanyaantentang pembuktian terjadinya tindak pidana dalam pelanggaran rahasia dagang ketika terjadi sengketa rahasia dagang yang diatur dalam Undangundang Nomor 30 Tahun 2000. Dan lebih jelas lagi diatur dalam pasal 11 Undang-undang No.30 Tahun 2000 yang menjelaskan bahwa pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang melakukan pelanggaran rahasia dagang, serta pemecahan masalah yang timbul dalam implementasi Undang-undang Rahasia Dagang. Tesis ini merupakan hasil Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Sedangkan Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. mengkaitkan dengan penelitiannya bahwa dalam undang-undang rahasia dagang, undang-undang ketenagakerjaan, kitab undang-undang hukum perdata tidak mengatur secara eksplisit tentang perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha terhadapadanya kewajiban untuk menjaga Rahasia Dagang yang sebenarnya sangat penting untuk menjaga kerahasiaanya. Menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana Rahasia Dagang tanpa membuktikan adanya Rahasia Dagang, adalah menyimpang dari tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran materil. Rahasia Dagang harus dibuktikan semua unsurnya sesuai dengan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2000, tidak dapat hanya dengan mendengarkan keterangan ahli mengindentifikasi melalui sebuah alat bukti surat. Pembuktian pelanggaran Rahasia Dagang memerlukan pengetahuan khusus, hakim dapat diperlengkapi dengan referensi yang up to date maupun dengan ahli yang kompeten dan berkualitas. Hukuman pidana juga hendaknya menjadi ultimum remidium.

1.  UEU-Master-12376-COVER.Image.Marked.pdf - 189 KB
2.  UEU-Master-12376-PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 162 KB
3.  UEU-Master-12376-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 162 KB
4.  UEU-Master-12376-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 164 KB
5.  UEU-Master-12376-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 167 KB
6.  UEU-Master-12376-BAB 1.Image.Marked.pdf - 292 KB

• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• KEWENANGAN DPR-RI DALAM PENGGUNAAN HAK ANGKET MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS BANK CENTURY)
• PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1997 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
• LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEBAGAI PERPANJANGAN TANGAN PEMERINTAH DALAM ACCESS TO JUSTICE BAGI MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM
• ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM KEAMANAN JARINGAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI MENGGUNAKAN ROUTER OS MIKROTIK
• IMPLIKASI AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945 TERHADAP KEKUASAAN LEGISLASI PRESIDEN