ANALISIS PEMBUKTIAN SECARA SEDERHANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR : 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR : 27/PDT.SUS/PAILIT/2018/PN.NIAGA JKT. PST)

Undang-undang nomor : 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang dapat menyelesaikan sengketa utang piutang terhadap debitur yang tidak mampu lagi membayar utang-utangnya dan terhadap debitur yang mengalami kebangkrutan/pailit. Permohonan pailit pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dapat dikabulkan apabila adanya dua utang yang telah jatuh waktu dapat dibuktikan secara sederhana. Ketentuan pembuktian secara sederhana dalam Undang-undang nomor : 37 Tahun 2004 pasal 8 ayat (4) menyatakan :�Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi� dan pasal 2 ayat (1) menyatakan : �Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya� untuk mengetahui pembuktian secara sederhana pada paktik dipengadilan Niaga Jakarta Pusat dan implikasinya terhadap penyelesaian perkara kepailitan pada perkara nomor : 27/Pdt. Sus/Pailit/2018/PN. Niaga. Jkt. Pst. Penulis melakukan Analisis menggunakan metodelogi penelitian Normatif (legal research) atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan, pembuktian secara sedarhana dalam praktiknya di pengadilan Niaga Jakarta Pusat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena pembuktian secara sederhana dapat menjadi multitafsir, hal tersebut dapat terlihat pada salah satu putusan permohonan pailit untuk dirinya sendiri HL Display Indonesia dalam putusan perkara nomor : 27/Pdt. Sus/Pailit/2018/PN. Niaga. Jkt. Pst. yang ditolak karena adanya utang jatuh waktu dari kreditor lain tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Agar pembuktian secara sederhana tidak menimbulkan ketidakpastian hukum terus menerus harus dibuatkan norma sebagai parameter untuk majelis hakim agar didalam praktik pembuktian secara sederhana dipengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak menimbulkan multitafsir.

1.  UEU-Master-15644-cover.Image.Marked.pdf - 227 KB
2.  UEU-Master-15644-pernyataan.Image.Marked.pdf - 358 KB
3.  UEU-Master-15644-persetujuan.Image.Marked.pdf - 185 KB
4.  UEU-Master-15644-pengesahan.Image.Marked.pdf - 199 KB
5.  UEU-Master-15644-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 294 KB
6.  UEU-Master-15644-abstrak.Image.Marked.pdf - 371 KB
7.  UEU-Master-15644-daftar isi.Image.Marked.pdf - 203 KB
8.  UEU-Master-15644-bab 1.Image.Marked.pdf - 668 KB
9.  UEU-Master-15644-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 265 KB

• PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PIDANA PENCUCIAN UANG PUTUSAN NOMOR 145/Pid.Sus/2011
• PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN BEBAS PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS PUTUSAN KASASI NOMOR 499 K/PID.SUS/2017/PN. TBL)