PERSEPSI MASYARAKAT MINANGKABAU TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS DI NAGARI ULAKAN, KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS, KABUPATEN PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT)

Bagi umat Islam aturan mengenai perceraian ini merupakan ganjalan yang relatif masih besar atau sekurang-kurangnya masih menjadi tanda tanya yang belum terjawab, karena dirasakan tidak sejalan dengan kesadaran hukum yang selama ini berkembang, yaitu aturan Fiqh. Aturan fiqih mengizinkan perceraian atas dasar kerelaan kedua belah pihak, atau atas inisiatif suami atau inisiatif isteri secara sepihak, bahkan perceraian boleh dilakukan tanpa campur tangan lembaga pengadilan. Sedangkan aturan perceraian yang tertera dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini serta aturan pelaksanaan lainnya, semisal peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, dirasakan terlalu jauh perbedaannya dengan kesadaran hukum yang ada ditengah masyarakat muslim sehingga menimbulkan kesulitan dilapangan. Perceraian menurut Undang- Undang yang berlaku haruslah dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agam. Tetapi pada kenyataannya di masyarakat Minangkabau Nagari Ulakan yang bercerai tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, dampak dari perceraian tersebut bukan hanya berpengaruh terhadap anak dan isteri tetapi ketidak jelasan status dari pasangan suami-isteri tersebut. Hal ini penulis ingin menyelusuri untuk mengetahui factor penyebab dan presepsi Masyarakat Minangkabau terhadap perceraian di Pengadilan Agama.Metode penelitian ini adalah Library Research dan Field. Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Minangkabau di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.Dari hasil peneilitian ini didapati mayoritas masyarakat Minagkabau di Nagari Ulakan sudah banyak yang mengetahui dan mengenal fungsi dari Pengadilan Agama yaitu sebagai tempat suami- isteri yang hendak bercerai.Dan dari hasil penelitian ini banyak juga perceraian responden tidak dilakukan di Pengadilan Agama.

• PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP HUBUNGAN ANTARA EFEKTRIVITAS PARTISIPASI ANGGARAN DENGAN KINERJA MANAJERIAL
• REVITALISASI PUSAT-PUSAT BATIK KOTA SOLO MENUJU KOTA WISATA BATIK
• SISTEM PERKAWINAN EXOGAMI MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DI JABODETABEK
• TINJAUAN PENGELOLAAN SAMPAH MEDIS PADAT DI RUMAH SAKIT KARYA MEDIKA II KABUPATEN BEKASI
• GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PADAT DI RUMAH SAKIT UMUM DINDA KOTA TANGERANG
• GAMBARAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PADAT DI RUMAH SAKIT MULYA KOTA TANGERANG TAHUN 2013
• HUBUNGAN ASUPAN KALSIUM, PROTEIN, VITAMIN A, C, DAN D TERHADAP KEPADATAN MINERAL TULANG ATLET RENANG DI ASRAMA ATLET RAGUNAN TAHUN 2013
• PERANCANGAN BUKU BUDAYA TENTANG KERATON KASEPUHAN CIREBON
• SANKSI HUKUM TERHADAP PASANGAN YANG MELAKUKAN PERKAWINAN SEMARGA DITINJAU DARI HUKUM ADAT BATAK
• Representasi Budaya Organisasi dalam Simbol (Studi Kasus PT. Sandoz Indonesia, Sandoz Novartis Company)