KONSTITUSIONALITAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PASAL 7 AYAT (1) BUTIR B UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF KONSTITUSI

Penelitian Disertasi mengenai �Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (Kajian Pasal 7 Ayat (1) Butir b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) ini merupakan upaya keilmuan untuk turut mengembangkan Hukum Tata Negara, khususnya dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum/yuridis normatif dengan pendekatan yuridis dan historis terhadap bahan hukum baik primer maupun sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka dan dianalisis dengan teknik yuridis dan historis serta dilengkapi teknik analisis isi dengan metode interpretasi otentik dan historis). Hasil penelitian disertasi ini adalah, pertama: implikasi perubahan kewenangan MPR terhadap produk hukum Tap MPR ialah: (1) Produk hukum Tap MPR yg sudah ada dan telah menjadi peraturan perundang-undangan sebelum terjadi perubahan UUD NRI 1945 sebagaimana dimaksud Psl. 2 dan Psl. 4 Tap MPR No. I/MPR/2003 adalah tetap memiliki daya laku (kekuatan hukum mengikat) sehingga tetap dapat menjadi sumber hukum formil bagi pembentukan peraturan perundang-undangan; dan (2) Produk hukum Tap MPR sejak terjadi perubahan UUD NRI 1945 adalah bersifat penetapan administratif (beschikking) yang konkrit dan individual yaitu Tap mengenai pengangkatan atau pemberhentian Presiden dan/atau Wapres. Jadi kini Tap MPR tidak bersifat regeling atau pengaturan yang abstrak dan umum; Tap MPR bukan jenis peraturan perundang-undangan. Kedua, konstitusionalitas keberadaan Tap MPR dalam Psl. 7 Ayat (1) Butir b UU No. 12/2011 adalah inkonstitusional. Keberadaan Tap MPR dalam jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana Psl. 7 Ayat (1) Butir b UU No. 12/2011 tidak sesuai dengan nilai konstitusi mengenai pengorganisasian negara yang mengalami perubahan paradigma dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi yang mendudukkan semua lembaga negara sederajat sebagaimana ketentuan Psl. 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 (Perubahan). Keberadaan Tap MPR dalam Psl. 7 Ayat (1) Butir b UU No. 12/2011 seharusnya diletakkan pada Ketentuan Peralihan UU No. 12/2011. Tap MPR yang dimaksudkan, yaitu ketentuan Psl. 2 dan Psl. 4 Tap MPR No. 1/MPR/2003 mengenai peninjauan kembali materi dan status hukum Tap MPR/S Tahun 1960 s/d 2002 tetap dapat menjadi sumber hukum formil. Terbitnya Tap MPR No. 1/MPR/2003 merupakan akibat perubahan struktur kelembagaan negara, sehingga terjadi perubahan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara. Sebelum perubahan UUD NRI 1945, MPR adalah lembaga tertinggi negara dan berwenang menetapkan GBHN sehingga terbit Tap MPR yang bersifat regeling. Tapi, setelah perubahan UUD NRI 1945, MPR adalah setara dengan lembaga tinggi negara lainnya dan tidak berwenang menetapkan GBHN, sehingga hanya bisa menerbitkan Tap MPR yang bersifat beschikking.

• KEDUDUKAN ANAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM (ABH) DITINJAU DARI PERSPEKTIF VICTIMOLOGI DAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• PERKEMBANGAN PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
• PERBEDAAN ASUPAN CAIRAN BERDASARKAN KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, TIPE DAERAH, DAN STATUS EKONOMI PADA PENDUDUK DI PULAU SULAWESI BERDASARKAN DATA RISKESDAS TAHUN 2010
• PERBEDAAN EFEK PILATES EXERCISE DAN SENAM AEROBIK LOW IMPACT MODIFICATION TERHADAP ` PENINGKATAN DAYA TAHAN OTOT PERUT PADA KELOMPOK WANITA USIA 29-35 TAHUN Oleh:
• PERBUATAN MELAWAN HUKUM ( PMH ) DALAM PHK DILAKUKAN SECARA SEPIHAK ( ANALISA KASUS PUTUSAN NO.039/PDT.G/2003/PN.JKT.BAR )
• SIKAP MAHASISWA BROADCASTING ESA UNGGUL 2012 PADA PROGRAM INDONESIA LAWAK KLUB DI TRANS7
• HUBUNGAN OBESITAS DAN POLA KONSUMSI MAKANAN BERISIKO PADA ORANG DEWASA DI PROVINSI SULAWESI UTARA (Analisis Data Sekunder Riskesdas 2007)
• POLA KONSUMSI BERDASARKAN KEJADIAN OBESITAS PADAPENDUDUK USIA DEWASA (19 � 50 TAHUN) DI PULAU SULAWESI BERDASARKAN DATA RISKESDAS 2010
• HUBUNGAN PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG HIPERTENSI DAN PENERAPAN TUGAS KELUARGA PADA ANGGOTA KELUARGA YANG MENGALAMI HIPERTENSI DI ALAM INDAH RW 007 KELURAHAN PORIS PLAWAD INDAH KECAMATAN CIPONDOH KOTA TANGERANG
• HUBUNGAN KARAKTERISTIK, ASUPAN KOLESTEROL, KALSIUM, NATRIUM, TERHADAP OBESITAS PADA WANITA MENOPAUSE PROVINSI SULAWESI UTARA BERDASARKAN DATA RISKESDAS 2010