ARTIKEL PELAPORAN DATA PERPAJAKAN DI INDONESIA

Salah satu yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak yang merupakan Kewajiban dari Setiap Wajib Pajak adalah melakukan Pelaporan atas kegiatan dan transaksi perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak pada waktu tertentu. Ada 2 Jenis Pelaporan yang harus dilakukan oleh setiap Wajib Pajak yaitu : 1. Pelaporan yang dilakukan setiap Bulan yang dikenal dengan Universitas Esa Unggul http://esaunggul.ac.id pelaporan masa (SPT-Masa), yaitu kewajiban WP yang harus dilaporkan setiap bulan atas kegiatan perpajakannya. Pelaporan SPT-Masa jatuh tempo 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak. Contoh : Pelaporan SPT-Masa Pajak bulan April jatuh tempo pada tanggal 20 Mei, dst 2. Pelaporan yang dilakukan setiap setahun sekali yang dikenal dengan Pelaporan Tahunan (SPT-Tahunan), yaitu kewajiban WP yang harus melaporkan atas kegiatan perpajakan yang dilakukan dalam kurum waktu setahun.

1.  UEU-Research-16477-16_0661.pdf - 603 KB

• EVALUASI PERHITUNGAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP MENURUT METODE AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN DALAM MENENTUKAN BESARNYA PENGHASILAN KENA PAJAK PADA PT ANGKASA PURA II (PERSERO) BANDARA SOEKARNO-HATTA
• ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ( PPH ) PASAL 21 YANG DITANGGUNG KARYAWAN YANG MEMILIKI NPWP DAN TIDAK MEMILIKI NPWP, DITANGGUNG PEMBERI KERJA DAN PADA TUNJANGAN PAJAK TERHADAP LABA SETELAH PAJAK PADA PERUSAHAAN PT. SAMSONITE INDONESIA
• ANALISA PERHITUNGAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP SERTA PENGARUHNYA TERHADAP LABA SETELAH PAJAK PADA PT. PELITA AIR SERVICE
• ANALISA PERBANDINGAN ANTARA PPH PASAL 21 DITANGGUNG OLEH KARYAWAN, DITANGGUNG OLEH PERUSAHAAN DAN YANG DIBERI TUNJANGAN PAJAK TERHADAP LAPORAN LABA/RUGI PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) KANTOR WILAYAH IX JAKARTA 2
• ANALISIS ASET TETAP DITINJAU DARI SUMBER DANA PEROLEHAN TERHADAP PENGHEMATAN PAJAK PADA PT SINAR UTAMA MANDIRI
• ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN PENERAPAN SELF ASSESSMENT WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus pada KPP Jakarta Barat)
• Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara bukan pajak (PNPB)Melalui penerapan peraturan pemerintah No.9 Tahun 2012 pada direktorat jendral mineral dan batu bara (Ditjen Minerba)Jakarta
• FAKTOR � FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT WAJIB PAJAK UNTUK PATUH TERHADAP PPH BADAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR KABUPATEN TANGERANG
• EFEK TAYANGAN PEMBERITAAN MAKELAR KASUS PERPAJAKAN GAYUS TAMBUNAN DI LIPUTAN 6 SCTV TERHADAP KEPALA KELUARGA RW 06 KELURAHAN BATUJAYA KECAMATAN BATUCEPER TANGERANG
• EVALUASI PERBANDINGAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP MENURUT AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PENGHASILAN KENA PAJAK PADA PT TVRI (PERSERO) KANTOR PUSAT

• EVALUASI PERHITUNGAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP MENURUT METODE AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN DALAM MENENTUKAN BESARNYA PENGHASILAN KENA PAJAK PADA PT ANGKASA PURA II (PERSERO) BANDARA SOEKARNO-HATTA
• EFEK TAYANGAN PEMBERITAAN MAKELAR KASUS PERPAJAKAN GAYUS TAMBUNAN DI LIPUTAN 6 SCTV TERHADAP KEPALA KELUARGA RW 06 KELURAHAN BATUJAYA KECAMATAN BATUCEPER TANGERANG
• EVALUASI PERBANDINGAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP MENURUT AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PENGHASILAN KENA PAJAK PADA PT TVRI (PERSERO) KANTOR PUSAT
• ANALISIS PERAMALAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME, PAJAK HIBURAN, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN, SERTA PERANANNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG
• ANALISA HUKUM MENGENAI PENERAPAN PERATURAN PERPAJAKAN PADA TRANSAKSI KARTU KREDIT
• PENGARUH SOSIALISASI, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
• PERPAJAKAN
• PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM PERJANJIAN DAN PERPAJAKAN
• ANALISIS PERBANDINGAN ABNORMAL RETURN, RETURN SAHAM DAN LIKUIDITAS SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH BUYBACK SAHAM
• PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi diKPP Pratama Kebon Jeruk Satu Jakarta Barat)