INTERIM REPORT HIBAH INTERNAL : MODEL ANALISIS KONTEN UU CIPTA KERJA KLUSTER PERIJINAN TERKAIT UU JPH (UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL)

Disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang oleh DPR pada tanggal 5 Oktober 2020 telah memicu gelombang demontrasi dari berbagai elemen masyarakat mulai dari buruh, mahasiswa, pakar hingga organisasi. Penolakan ini bersumber dari konten yang dinilai banyak merugikan masyarakat maupun jumlah halaman yang berubah-ubah mulai dari 1.028, 905, 1.035, 812 dan 1.187. Argumen yang sering diungkapkan adalah baca dulu undang-undang cipta kerja baru komentar. Hanya saja, banyaknya jumlah halaman dan berubah-ubahnya konten membuat kesulitan tersendiri untuk melakukan hal tersebut. Dari sini dirasa perlu adanya alat bantu dalam menelaah isi/ konten dari undang-undang secara cepat namun bisa menangkap substansinya secara tepat. Disinilah peran text mining bisa membantu hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model aplikasi untuk melakukan analisis konten dari undang-undang sehingga proses pengkajian atas naskah undang undang bisa dilakukan secara cepat dan akurat meskipun jumlah halamannya sangat banyak dan kontennya beragam. Rancangan penelitian ini berupa analisis konten dari dokumen undang undang. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan wawancara kepada para pihak yang berkepentingan dengan undang undang Cipta Kerja khususnya terkait dengan JPH (UU Jaminan Produk Halal) guna mendapatkan persepsi dan opini para pihak terkait konten undang undang tersebut. Sedangkan data sekunder dengan melakukan analisis konten atas undang undang Cipta Kerja yang terkait dengan JPH dan PP No 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal serta UU JPH tahun 2014. Unit analisis adalah unit sintaksis dengan unit terkecil adalah kata, sedangkan unit yang lebih besar adalah frasa, kalimat, paragraph dan wacana. Teknik analisis terbagi menjadi dua tahapan yaitu pertama, focus group discussion (FGD) kepada pakar hukum dan komunitas halal untuk melakukan analisis masalah undang undang Cipta Kerja khususnya UU JPH dilihat dari sudut pandang legal formal dan konten nya. Kedua, membuat model analisis konten undang undang dengan pendekatan text mining melalui pra-prosesing (case folding, tokenizing, filtering, stemming) serta pengujian kemiripan dengan cosine similarity dan VSM (vector space model), analisis sentimen dengan na�ve bayes dan SVM (support vector machine) untuk melihat kandungan konten undang undang apakah positif, negatif atau netral dan cluster analysis dengan K-Means untuk melihat pengelompokan isi konten undang undang. Ketiga, pembuatan aplikasi perangkat lunak untuk analisis konten undang undang. Keempat, penerapan aplikasi analisis konten undang undang untuk telaah konten undang undang secara cepat. Tujuan penelitian ini adalah otomasi proses telaah konten undang undang yang selama ini dilakukan secara manual karena dokumen undang undang yang tidak terstruktur. Implikasi dari otomasi oleh aplikasi maka proses uji kemiripan antara undang undang yang baru dan yang lama, analisis sentimen atas konten dan juga pengelompokan atas konten undang undang bisa dilakukan secara mudah dan cepat, dengan akurasi yang memadai. Diharapkan hal tersebut akan membantu dalam banyak proses pembahasan rancangan undang undang di masa yang akan datang.

1.  UEU-Research-20969-16_0782.pdf - 2604 KB

• KEDUDUKAN ANAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM (ABH) DITINJAU DARI PERSPEKTIF VICTIMOLOGI DAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• PERKEMBANGAN PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PERBEDAAN ASUPAN CAIRAN BERDASARKAN KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, TIPE DAERAH, DAN STATUS EKONOMI PADA PENDUDUK DI PULAU SULAWESI BERDASARKAN DATA RISKESDAS TAHUN 2010
• KEWENANGAN DPR-RI DALAM PENGGUNAAN HAK ANGKET MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS BANK CENTURY)
• PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1997 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK