LAPORAN ABDIMAS : SOSIALISASI PERAN INTERMEDIARY INSURANCE DALAM PENANGANAN ASET DAN PENGADAAN BARANG/JASA DI BMN (BARANAHAN) KEMHAN

Salah satu tugas pengabdian masyarakat adalah melakukan sosialisasi pada institusi yang terdapat dalam masyarakat. Penulisan Abdimas ini didasarkan pada Sosialisasi peran Intermediary Asuransi pada BMN (Baranahan) di Kementrian Pertahanan. Dalam proses pengadaan Asuransi untuk penanganan Aset, maupun terkait proses pengadaan Barang/Jasa di berbagai Institusi termasuk Kementrian/BUMN telah mengikuti standar Peraturan dan Perundangan yang ada, diantaranya: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 2000 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah; Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Beberapa ketentuan terkait Asuransi antara lain: dalam pelaksanaan tender dipersyaratkan adanya jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan (disini disebutkan jaminan dapat berupa bank garansi atau surety bond); persyaratan Barang Impor yang mendapatkan fasilitas bebas Bea/Cukai harus dilindungi dengan Custom Bond; Persyaratan Barang Impor yang masuk harus dilengkapi dengan asuransi pengangkutan pada waktu pengecekan oleh kepabeanan; Persyaratan adanya asuransi pengangkutan untuk barang yang akan dikirim ke daerah-daerah; dan berbagai persyaratan penutupan produk asuransi lainnya terkait pengadaan barang dan jasa seperti, asuransi kecelakaan diri terhadap pekerja dalam pelaksanaan proyek pengadaan, asuransi CAR/EAR bila barang harus dibuat atau direkayasa terlebih dahulu, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi didapati bahwa pengadaan Asuransi tersebut kebanyakan dilaksanakan oleh Pelaksana Pengadaan (Pemenang Tender) sendiri, sehingga bila terjadi resiko seperti: barang rusak selama pengangkutan, kapal pengangkut tenggelam, rekayasa suatu produk barang tidak berhasil, maka klaim Asuransi nya harus dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan (Pemenang Tender) sendiri tanpa bantuan pihak yang ahli di bidang Perasuransian. Demikian pula terkait dengan persyaratan Jaminan Penawaran, Pelaksanaan, Uang Muka dan Pemeliharaan, maka Pihak Pemberi Kerja hanya menerima Bank Garansi atau Surety Bond yang diurus oleh Pelaksana Pengadaan, sehingga dalam hal terjadi wan prestasi maka Pihak Pemberi Kerja tidak mendapatkan bantuan dari pihak ahli di bidang Asuransi dalam hal ini Intermediary Asuransi untuk dapat mengajukan klaim dan memperoleh pembayaran klaim. Hal yang sama dalam penutupan Asuransi Aset belum menggunakan tenaga ahli Asuransi seperti Intermediary Asuransi. Walaupun existing practice sesuai standar dan kewajaran, namun akan lebih baik lagi menggunakan Intermediary Asuransi. Sosialisasi pentingnya Intermediary Asuransi ini adalah suatu bentuk sosialisasi masyarakat dalam hal ini Kemhan akan pentingnya peran Intermediary Asuransi dengan berbagai Nilai Tambah (Added Value) yang diberikan.

1.  UEU-Research-21202-16_0805.pdf - 1249 KB

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP FIDELITY INSURANCE (ASURANSI JAMINAN KESETIAAN) DALAM PRINSIP-PRINSIP HUKUM ASURANSI KERUGIAN
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ABANDONEMEN (PENYERAHAN HAK MILIK ATAS BENDA PERTANGGUNGAN) DALAM HAL PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI RANGKA KAPAL (MARINE HULL INSURANCE)
• PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, CITRA PERUSAHAAN DAN TARIF PREMI TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DI PT. BERDIKARI INSURANCE
• PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, CITRA PERUSAHAAN DAN TARIF PREMI TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DI PT. BERDIKARI INSURANCE