ANALISA HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP BIAYA PENGELOLAAN PRODUK ASURANSI JIWA UNIT LINK NO. 217/B/PK/PJK/2012

Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya sengketa di bidang perpajakan antara beberapa perusahaan asuransi jiwa dengan Direktorat Jenderal Pajak ( pihak Pemohon Peninjauan Kembali ) untuk beberapa tahun terakhir. Kasus posisi penelitian ini terdiri dari aspek formal Surat Kuasa pihak Termohon Peninjauan Kembali ( salah satu perusahaan asuransi jiwa ) yang dianggap oleh Direktorat Jenderal Pajak bukan sebagai surat kuasa khusus dan aspek materi sengketa perihal biaya pengelolaan produk unit-link dari perusahaan asuransi jiwa yang dibebankan kepada pemegang polis asuransi jiwa unit link, yang dianggap obyek Pajak Pertambahan Nilai. Mahkamah Agung menolak permohonan Pemohon Peninjauan Kembali. Pihak Pemohon Peninjauan Kembali beranggapan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan ( error facti ) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Peneliti melakukan kajian bagaimanakah putusan Mahkamah Agung No. 217/B/PK/Pjk/2012 memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bagaimanakah dapat tercipta kepastian hukum di bidang perpajakan di Indonesia mengingat jumlah premi yang harus dibayar oleh pemegang polis akan meningkat seandainya biaya pengelolaan merupakan obyek Pajak Pertambahan Nilai. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif karena mengutamakan analisa teori perpajakan dan pengantar ilmu hukum, dasar-dasar teori Pajak Pertambahan Nilai, kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelitian atas alat bukti berupa Surat Kuasa, Keputusan Bapepam-LK dan contoh salah satu perjanjian polis asuransi jiwa. Peliti berkesimpulan Putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan Pemohon Peninjauan Kembali telah mempertimbangkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta alat bukti yang ada serta memperhatikan fakta bahwa Pihak Pemohon Peninjauan Kembali tidak menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang tepat, tidak menerapkan interpretasi hukum yang benar serta tidak konsisten interpretasinya. Mengingat putusan Mahkamah Agung No. 217/B/PK/Pjk/2012 tidak serta merta menjadi putusan yang mengikat seluruh pihak, baik Direktorat Jenderal Pajak maupun Majelis Hakim Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung lainnya, kepastian hukum dapat tercipta bilamana pihak Direktorat Jenderal Pajak menerapkan interpretasinya sesuai interpretasi hukum yang seharusnya berlaku di Indonesia. Bilamana pihak Direktorat Jenderal Pajak tetap berpendapat bahwa Pajak Pertambahan Nilai harus dikenakan terhadap salah satu komponen biaya premi produk asuransi jiwa unit link, Direktorat Jenderal Pajak perlu mengusulkan aturan yang tertuang dalam Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai dan perubahan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai diberlakukan ke depan.

1.  UEU-Undergraduate-5613-cover.pdf - 1207 KB
2.  UEU-Undergraduate-5613-abstrak.pdf - 1207 KB
3.  UEU-Undergraduate-5613-persetujuan.pdf - 1849 KB
4.  UEU-Undergraduate-5613-persembahan.pdf - 1207 KB
5.  UEU-Undergraduate-5613-pernyataan.pdf - 1207 KB
6.  UEU-Undergraduate-5613-pengesahan.pdf - 2011 KB
7.  UEU-Undergraduate-5613-kata pengantar.pdf - 1207 KB
8.  UEU-Undergraduate-5613-daftar isi.pdf - 1208 KB
9.  UEU-Undergraduate-5613-daftar pustaka.pdf - 1208 KB