EMAIL: PASSWORD:
Front Office
UPT. PERPUSTAKAAN
Universitas Esa Unggul


Kampus Emas UEU - Jakarta Barat

Phone : 021-5674223, ext 282
Fax :
E-mail : [email protected]
Website : http://library.esaunggul.ac.id

Support (Customer Service) :
[email protected]








Welcome..guys!

Have a problem with your access?
Please, contact our technical support below:
LIVE SUPPORT


Astrid Chrisafi




! ATTENTION !

To facilitate the activation process, please fill out the member application form correctly and completely
Registration activation of our members will process up to max 24 hours (confirm by email). Please wait patiently

Still Confuse?
Please read our User Guide

Keyword
Mode
Expanded Search (for Free text search only)
 

UEU » Undergraduate Theses » Hukum
Posted by [email protected] at 10/01/2014 13:30:10  •  2954 Views


PEMBERIAN SUAKA BAGI 43 WARGA PAPUA OLEH PEMERINTAH AUSTRALIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Created by :
NOFIYANTI ( 2005-41-003 )



SubjectHUKUM INTERNASIONAL
HAK ASASI MANUSIA
Alt. Subject HUKUM INTERNASIONAL
HAK ASASI MANUSIA
Keywordhukum
internasional
hak
asasi
manusia
suaka
Papua
Australia

Description:

Negara sebagai subjek hukum internasional dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan,baik itu perubahan mengenai sistem negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan ataupun tujuan negara. Berbicara tujuan negara tentu saja setiap negara memiliki tujuan yang berbeda-beda. Secara umum tujuan negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya atau menyelenggarakan masyarakat yang adil dan makmur. Rakyat sebagai salah satu unsur negara yang bersifat konstitutif, merupakan kumpulan-kumpulan dari individu yang keberadaannya menjadi tugas dan tanggung jawab negara yang menaunginya untuk membuat hidupnya menjadi sejahtera, aman dan tentram. Hal ini sangat erat dengan hak-hak asasi manusia. Tidak boleh seorang pun atau lembaga apa pun bisa mencabut hak asasi tersebut karena hak asasi manusia adalah hak paling dasar dari setiap individu yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir. Negara yang dalam hal ini sebagai subjek hukum yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya, dan mendapatkan kesejahteraan merupakan hak bagi rakyatnya. Jika rakyatnya tidak mendapatkan kesejahteraan maka disini telah terjadinya pelanggaran terhadap tujuan negara. Pelanggaran terhadap tujuan negara, yaitu pelanggaraan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya, maka berarti pula pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Rakyat akan merasa terancam dan tercekam karena baik itu kebebasannya dikekang ataupun kesejahteraannya yang terabaikan. Rasa ketakutan yang melanda inilah yang memicu pindahnya warga negara dari tempat asalnya ke tempat lain. Jika hal ini terjadi, maka biasanya warga negara yang pindah ini disebut pencari suaka, mereka mencari suaka di negara lain yang dianggapnya aman, kondusif dan nyaman. Suaka adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada individu yang memohonnya dan alasan mengapa individu-individu itu diberikan perlindungan adalah berdasarkan alasan perikemanusiaan, agama, diskriminasi ras, politik, dan sebagainya. Sekali suaka diberikan, warga negara asing tersebut mendapatkan perlindungan secara permanen dari negara pemberi suaka dan tidak dapat diusir ke negara lain atau dikirim kembali ke negara asalnya. Dengan diberikannya Temporary Protection Visa oleh pemerintah Australia kepada 43 warga Papua, hal tersebut sesuai dengan Pasal 14 Declaration of Human Rights 1948, dimana dalam hal ini Australia melaksanakan kedaulatannya untuk memberikan perlindungan tersebut sesuai dengan pasal yang dimaksud, dimana disebutkannya hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan dan mendapatkan suaka. Mengenai hak tersebut, dalam Pasal 3 sampai 21 Declaration of Human Rights juga diatur mengenai hak- hak sipil dan politik yang menjadi hak seluruh umat manusia. Dalam penulisan ini Penulis menggunakan penelitian hukum normatif dan dilihat dari sifatnya penulisan ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Menurut analisa dari sumber-sumber hukum internasional, pemberian suaka tersebut sesuai, tapi tidak dapat dibenarkan oleh hukum internasional dikarenakan tidak terbuktinya alasan pengajuan suaka oleh 43 warga Papua. Saran-saran dari Penulis pemerintah Indonesia mengadakan perundingan untuk membentuk sebuah perjanjian bilateral dengan pemerintah Australia agar pemerintah Australia konsisten dengan komitmennya untuk memperketat pengawasan perbatasan guna mencegah masuknya pencari suaka asal Indonesia dan memperketat kebijakan pemberian suakanya.

Contributor:
  1. Sylvia Maladi, S.H, M. H
Date Create:10/01/2014
Type:Text
Format:PDF
Language:Indonesian
Identifier:UEU-Undergraduate-2005-41-003
Collection ID:2005-41-003


Source :
Perpustakaan Esa Unggul

Relation Collection:
Universitas Esa Unggul

Coverage :
Civitas Akademika Universitas Esa Unggul

Rights :
Copyright @2014 by UEU Library


Publication URL :
https://digilib.esaunggul.ac.id/pemberian-suaka-bagi-43-warga-papua-oleh-pemerintah-australia-ditinjau-dari-perspektif-hukum-internasional-1944.html




[ Free Download - Free for All ]

...No Files...

[ FullText Content - Please, register first ]

  1. UEU-Undergraduate-1944-NOFIYANTI_2005-41-003.pdf - 826 KB

 10 Similar Document...

     No similar subject found !

 10 Related Document...






HELP US !
You can help us to define the exact keyword for this document by clicking the link below :

Australia , Papua , asasi , hak , hukum , internasional , manusia , suaka



POLLING

Bagaimana pendapat Anda tentang repository kami ?

Bagus Sekali
Baik
Biasa
Jelek
Mengecewakan




124170674


Visitors Today : 1
Total Visitor : 1967720

Hits Today : 28478
Total Hits : 124170674

Visitors Online: 1


Calculated since
16 May 2012

You are connected from 172.17.121.29
using claudebot


UEU Digital Repository Feeds


Copyright © UEU Library 2012 - 2024 - All rights reserved.
Dublin Core Metadata Initiative and OpenArchives Compatible
Developed by Hassan