TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN(STUDI KASUS PUTUSAN NO:11/PID.A/2007/PN.JKT.PST)

Dalam perkembangan hukum positif dewasa ini terutama paska reformasi di Indonesia, ada beberapa undang-undang yang penulis menilai mengalami perkembangan khususnya dalam hal hukum perlindungan anak, selain yang telah telah ada sebelumnya di KUHP maupun KUHAP baik materil muaupun formil. Dalam hal ini penulis ingin memaparkan secara detail dimana semua itu dapat dipenuhi. Hal demikian diperjelas oleh penulis melalui kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan matinya korban dan pelaku di dakwa dengan pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Namun dalam perkembangannya dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, dalam proses hukumnya anak tersebut didakwa oleh penuntut umum dengan pasal 170 ayat (2) ke-3 dengan ancaman pidana 4 tahun. Dalam pertimbangannya hakim memutus berdasarkan kesaksian dari saksi dan dari keterangan ahli dan dari alat bukti surat visum et repertum, bahwa terdakwa anak ini tidak terbukti seperti yang didakwakan oleh penuntut umum dengan pasal 170 ayat (2) ke-3 yaitu pengeroyokan yang mengakibatkan mati, tetapi terbukti dengan pasal 170 ayat (2) ke-2 yaitu pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat. Namun dalam hal ini penulis menarik beberapa permasalahan yang dianggap penting untuk dibahas lebih lanjut, bagaimana penerapan hukum acara pidana pelaku anak serta sejauh mana penerapan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini penulis membahas putusan pengadilan nomor: 11/Pid.A/2007/PN.JKT.PST. Adapun metode penelitian yang akan dipergunakan oleh penulis dalam hal ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum deskriptif, yaitu memberi gambaran mengenai sesuatu permasalahan. Sedangkan Pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini adalah pendekatan normatif yaitu dengan membahas peraturan perundang undangan yang berlaku saat ini serta kaitannya dalam permasalahan yang diteliti. Sedangkan analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu penelitian akan menguraikan/menjelaskan data yang diperoleh untuk memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku dalam masyarakat. Adapun yang menarik bagi penulis pada putusan ini adalah penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa anak itu seperti apa, vonis yang diberikan hakim kepada terdakwa anak tersebut apa sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan, dan apakah ada hak-hak dari terdakwa anak tersebut yang dilanggar selama dalam menjalani proses hukum. Merujuk pada pembahasan diatas penulis telah menelaah dan menemukan beberapa pokok-pokok pembahasan yang menjadi solusi atau yang menjadi intisari dalam dan penulis menemukan beberapa hal yaitu diantaranya bahwa penerapan hukum acara pidana terhadap pelaku anak adalah dikembalikan kepada orang tuanya, dan menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Dan penulis menyimpulkan bahwa hal demikian telah sesuai dengan undang-undang perlindungan anak telah sesuai juga dengan hukum acara pidana yang berlaku dinegara kita. Demikian singkatnya yang dapat disampaikan penulis, untuk memperjelas sumbernya akan penulis tuangkan dalam bab 2, bab 3 dan bab 4. Semoga dapat berguna bagi para pembaca dan memperkaya akan ilmu mengenai perlindungan anak.

1.  UEU-Undergraduate-368-ABSTRAK.pdf - 9 KB
2.  UEU-Undergraduate-368-COVER.pdf - 16 KB
3.  UEU-Undergraduate-368-DAFTAR_ISI.pdf - 17 KB
4.  UEU-Undergraduate-368-KATA_PENGANTAR.pdf - 10 KB
5.  UEU-Undergraduate-368-HALAMAN KEASLIAN.pdf - 266 KB
6.  UEU-Undergraduate-368-HALAMAN PERSETUJUAN.pdf - 207 KB
7.  UEU-Undergraduate-368-HALAMAN PENGESAHAN.pdf - 263 KB
8.  UEU-Undergraduate-368-BAB1.pdf - 43 KB