ANALISIS YURIDIS MENGENAI TINDAKAN MENYAMARKAN IDENTITAS PELAKU KEJAHATAN OLEH INSAN PERS MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (TELEVISI)

Berita mengenai liputan investigasi atau berita kriminal saat ini memang sangat dibutuhkan masyarakat, karena semakin maraknya kejahatan yang hampir di luar dugaan dari masyarakat itu sendiri. Salah satu dari adanya berita mengenai liputan investigasi ataupun berita kriminal adalah untuk mengetahui kejahatan apa yang sedang banyak terjadi sehingga masyarakat dapat mengantisipasi kejahatan tersebut. Dalam menayangkan hasil investigasinya yang berupa wawancara dengan pelaku kejahatan, insan pers menyamarkan wajah, nama, hingga suara dari si pelaku kejahatan tersebut dengan berpedoman kepada hak tolak yang tercantum di dalam Pasal 4 ayat (4) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang dirahasiakannya. Perbuatan insan pers dalam menyembunyikan identitas pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana dalam melakukan wawancara adalah dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana apabila tidak dilanjuti dengan melaporkan perbuatan pidana yang diketahui oleh insan pers tersebut kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Mengenai tindakan menyamarkan identitas pelaku kejahatan juga diterangkan di dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 yang menjelaskan mengenai siapa-siapa saja yang dapat disamarkan identitasnya, yaitu korban kejahatan asusila dan anak yang menjadi pelaku kejahatan. Tiga unsur dari tindak pidana yang dipenuhi dalam perbuatan insan pers tersebut adalah perbuatan yang dilarang, akibat dari perbuatan tersebut yang menjadi dasar perbuatan alasan kenapa perbuatan tersebut dilarang, dan sifat melanggar hukum dalam rangkaian sebab musabab itu. Dengan begitu perbuatan insan pers dalam melakukan wawancara dengan narasumber yang melakukan tindak pidana dapat dijerat dengan Pasal 165 KUHP. Penggunaan hak tolak yang dijadikan dasar insan pers tidak dapat digunakan apabila melanggar ketentuan perundang-undangan dan ketertiban umum. Pertanggungjawaban pidana oleh insan pers menurut KUHP dikenal dengan pertanggungjawaban individual atau pribadi. Hukum pidana mengenal asas hukum bahwa, �siapa yang berbuat, maka dia yang harus bertanggungjawab�, dengan demikian sesuai asas hukum pidana maka pertanggungjawaban insan pers tersebut tidak dapat dialihkan. Sedangkan menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 12 beserta penjelasannya menganut prinsip �pertanggungjawaban fiktif� atau disebut juga Stair System (sistem bertetangga), dengan demikian yang bertanggungjawab terhadap materi berita adalah redaksi media yang dalam hal ini diwakili oleh Pemimpin Redaksi (Pemred).

1.  UEU-Undergraduate-372-COVER.pdf - 95 KB
2.  UEU-Undergraduate-372-LEMBAR_PENGESAHAN.pdf - 164 KB
3.  UEU-Undergraduate-372-ABSTRAK.pdf - 131 KB
4.  UEU-Undergraduate-372-KATA_PENGANTAR.pdf - 211 KB
5.  UEU-Undergraduate-372-DAFTAR_ISI.pdf - 88 KB
6.  UEU-Undergraduate-372-BAB_I.pdf - 186 KB
7.  UEU-Undergraduate-372-DAFTAR_PUSTAKA.pdf - 89 KB
8.  UEU-Undergraduate-372-LAMPIRAN.pdf - 83 KB

• ANALISIS YURIDIS MENGENAI TINDAKAN MENYAMARKAN IDENTITAS PELAKU KEJAHATAN OLEH INSAN PERS MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (TELEVISI)