PENERAPAN ATURAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (ANALISIS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 167-K/PM II-08/AD/VI/2011/ PENGADILAN MILITER JAKARTA TIM

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah pada taraf yang mengkhawatirkan begitu banyak kejahatan-kejahatan tentang tindak pidana narkotika. Hal ini dapat begitu mudah merusak seseorang dalam bentuk jasmani maupun rohani, yang pada akhirnya akan mengancam juga mempengaruhi para generasi muda sebagai penerus bangsa. Narkotika akan menyentuh dan merambah di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, kalangan professional, selebritis, akademis, birokrat (legislatif maupun eksekutif), atlet olahraga, bahkan aparat penegak hukum dan TNI. Untuk mengetahui proses penindakan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika ditinjau dari KUHPM dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta untuk mengetahui analisis putusan perkara pidana (No.167-K/PM II-08/AD/VI/2011 Pengadilan Militer Jakarta Timur) apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan skripsi ini penulisan menggunakan metode deskritif analisis yaitu suatu permasalahan dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi keperpustakaan, dalam hal ini buku-buku atau literatur dan undang-undang. Penerapan tindak pidana militer yaitu, seperti hukum disiplin militer yang merupakan inti dari hukum militer, karena fungsi hukum militer adalah untuk melindungi disiplin militer dalam arti yang seluas-luasnya. Tindak pidana militer termasuk dalam pidana khusus (delicta propia), kekhususan tersebut karena, tindak pidana militer hanya terjadi dalam lingkup kemiliteran dan menggunakan KUHPM. Pidana tambahan pemecatan bagi militer adalah didasarkan kriteria pandang atau penilaian hakim mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana sehingga tidak layak lagi tetap dipertahankan dalam dinas militer tercantum dalam pasal 26 KUHPM. TNI telah menegaskan bahwa jika ada oknum anggota TNI yang terbukti sebagai pemakai maupun pengedar akan ditindak sesuai hukum yang berlaku, termasuk sanksi pemecatan dari dinas militer. Dalam kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI melihat dari hasil putusan yang dikeluarkan dari Dinmil II-08, maka banyak hal yang tidak sesuai bila dilihat dari undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Maka dari itu penulis menganalisis hasil putusan Dinmil II-08 yang sangat tidak sesuai dari penerapan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

1.  UEU-Undergraduate-5970-cover.pdf - 31 KB
2.  UEU-Undergraduate-5970-pengesahan.pdf - 2388 KB
3.  UEU-Undergraduate-5970-pernyataan.pdf - 2108 KB
4.  UEU-Undergraduate-5970-persetujuan.pdf - 2054 KB
5.  UEU-Undergraduate-5970-katapengantar.pdf - 56 KB
6.  UEU-Undergraduate-5970-abstrak.pdf - 55 KB
7.  UEU-Undergraduate-5970-daftarisi.pdf - 51 KB
8.  UEU-Undergraduate-5970-daftarpustaka.pdf - 88 KB
9.  UEU-Undergraduate-5970-PutusanKasasiMA50.pdf - 136 KB
10.  UEU-Undergraduate-5970-bab1.pdf - 244 KB