KEBEBASAN DAN KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SUATU PERKARA PIDANA DI PENGADILAN

Untuk dapat menjatuhkan putusan bagi terdakwa, proses yang dilalui cukup panjang. Dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan dari pengadilan. Berkaitan dengan putusan yang berupa pemidanaan, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa hakim wajib untuk mencantumkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Hal ini merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah putusan yang berupa pemidanaan. Sebagaimana dijelaskan juga dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Adapun permasalahan yang akan dibahas ialah mengenai dasar yang digunakan oleh hakim dalam menentukan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dan apakah putusan hakim tersebut telah sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif dan deskriptif, dengan cara mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal dan penggambaran mengenai kewenangan hakim. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai batas-batas kebebasan dari hakim dalam hal menentukan hal-hal yang meringankan dan memberetakan, dengan studi kasus merintangi secara tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap terdakwa Cirus Sinaga. Mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan ini, sebaiknya diberikan definisi yang jelas, agar hakim dalam menentukan hal-hal yang meringankan dan memberatkan tidak sepenuhnya menggunakan kebebasan. Hal ini demi mencegah kebebasan hakim yang tak terbatas dan demi tercapainya kebebasan yang terbatas dari hakim itu sendiri.

1.  UEU-Undergraduate-238-COVER.pdf - 64 KB
2.  UEU-Undergraduate-238-PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf - 18 KB
3.  UEU-Undergraduate-238-TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.pdf - 18 KB
4.  UEU-Undergraduate-238-LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.pdf - 18 KB
5.  UEU-Undergraduate-238-ABSTRAK.pdf - 37 KB
6.  UEU-Undergraduate-238-KATA PENGANTAR.pdf - 39 KB
7.  UEU-Undergraduate-238-DAFTAR ISI.pdf - 41 KB
8.  UEU-Undergraduate-238-BAB I.pdf - 83 KB
9.  UEU-Undergraduate-238-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 12 KB

• KEBEBASAN DAN KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SUATU PERKARA PIDANA DI PENGADILAN
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANAGAN MKRI YANG BAERSIFAT ULTRA PETITA
• KEWENANGAN MEMERIKSA DAN MENGADILI DALAM PERKARA PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (Studi Kasus Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi No.231/Pdt.G/2006/PN.Bks, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.63/G/2006/PTUN.Bdg,
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERANAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI LEMBAGA MEDIASI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 DAN PASAL 130 HIR, PASAL 158 RBG
• PENTINGNYA KEBERADAAN HAKIM KOMISARIS DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAM DI INDONESIA (Studi Kasus Imam Chambali di Pengadilan Negeri Jombang )
• KEWENANGAN DPR-RI DALAM PENGGUNAAN HAK ANGKET MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS BANK CENTURY)
• TINJAUAN ATAS KEWENANGAN PENGUSAHA UNTUK MEMBERHENTIKAN PEKERJA BERDASARKAN 1 ( SATU ) SURAT PERINGATAN ( Tinjauan Atas Putusan Nomor : 194/PHI. G/2011/PN. JKT. PST )
• EFEKTIFITAS PEREKRUTAN HAKIM AGUNG OLEH KOMISI YUDISIAL DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
• Kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Agung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Studi Kasus : Hakim Agung Achmad Yamani)