EMAIL: PASSWORD:
Front Office
UPT. PERPUSTAKAAN
Universitas Esa Unggul


Kampus Emas UEU - Jakarta Barat

Phone : 021-5674223, ext 282
Fax :
E-mail : library@esaunggul.ac.id
Website : http://library.esaunggul.ac.id

Support (Customer Service) :
perpus@esaunggul.ac.id








Welcome..guys!

Have a problem with your access?
Please, contact our technical support below:
LIVE SUPPORT


Astrid Chrisafi


Annisa




! ATTENTION !

To facilitate the activation process, please fill out the member application form correctly and completely
Registration activation of our members will process up to max 24 hours (confirm by email). Please wait patiently

Still Confuse?
Please read our User Guide

Keyword
Mode
Expanded Search (for Free text search only)
 

UEU » Undergraduate Theses » Hukum
Posted by chaaquw@ymail.com at 24/07/2013 07:59:19  •  4760 Views


TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA

Created by :
ARJUMULIA ( 200841163 )



SubjectYuridis pasal 26A
tindak pidana
Alt. Subject Yuridis pasal 26A
tindak pidana
KeywordYuridis pasal 26A
tindak pidana

Description:

Di berbagai negara maju kewenagan penyadapan hanyalah digunakan terbatas untuk mencegah dan mendeteksi kejahatan-kejahatan yang serius yaitu dilakukan karena metode investigasi kriminal lain telah mengalami kegagalan, tidak ada lagi cara lain selain penyadapan untuk mendapatkan informasi dan harus ada alasan yang cukup kuat dan dipercaya bahwa dengan penyadapan maka bukti-bukti baru akan ditemukan dan bisa dipergunakan untuk mengungkap kejahatan. Indonesia salah satu negara yang menggunakan juga metode penyadapan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun demikian kewenangan KPK sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 huruf a UU KPK masih pertanyakan dan diuji ke MK, oleh karena itu latar belakang diterbitkannya penyadapan dijadikan permasalahan agar bisa diketahui sejauh mana penyadapan itu bisa digunakan dan manfaat dari penyadapan itu sendiri. DPR RI dan Pemerintah memberikan tanggapan terhadap penyadapan sebagai jawaban terhadap permasalahan, namun tidak serta merta dengan mudah diketahui tanpa diuraikan dengan jelas dan rinci. Hasil dari penyadapan yang sudah dilakukan kemudian dijadikan sebagai alat bukti petunjuk, ditentukan dalam pasal 26A UU Korupsi, yang diterapkan dan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, penerapan alat bukti hasil penyadapan ini diangkat sebagai permasalahan karena penerapan alat bukti itu layaklah untuk diketahui dalam penggunaanya di sidang pengadilan dan dalam hubungannya dengan alat-alat bukti yang lain yang terdapat dalam KUHAP, maka dalam skrispsi ini akan dibahas secara lebih rinci alat-alat bukti hasil penyadapan itu terhadap Putusan no. 161 PK/Pid.Sus/2010 dengan terdakwa korupsi M.Al Amin Nur Nasution, S.E., Dakwaan yang disangkakan pasal 11 dan pasal 12 huruf e Undang-Undang Korupsi, alat bukti yang dihadirkan diantaranya Call Data Record (CDR), CCTV, Print Out SMS dan Soft Copy rekaman pembicaraan, Dalam penerapannya setiap barang bukti yang dihadirkan terkait dengan penyadapan dapat memberikan petunjuk kearah peristiwa pidana yang terjadi, dengan demikian maka akan dilihat sejauh mana peristiwa itu menggambarkan perbuatan terdakwa dan dibuktikan di sidang pengadilan. Dan kemudian hakim berkeyakinan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya. Alat bukti penyadapan ini merupakan hal baru dalam pembuktian tindak pidana korupsi, namun telah memberikan hasil yang maksimal baik dari sisi pencegahan maupun pembuktian, sejauh mana jangkauan penggunaanya akan diuraikan dan dijadikan sebagai jawaban atas permasalahan terkait dengan penyadapan ini.

Contributor:
  1. Mr (droit) Anatomi Muliawan, S.H.
Date Create:24/07/2013
Type:Text
Format:pdf
Language:Indonesian
Identifier:UEU-Undergraduate-200841163
Collection ID:200841163


Source :
Undergraduate theses law faculty

Relation Collection:
Universitas Esa Unggul

Coverage :
Sivitas Akademika Universitas Esa Unggul

Rights :
Copyright @2013 by UEU Library. This publication is protected by copyright and per obtained from the UEU Library prior to any prohibited reproduction, storage in a re transmission in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, reco For information regarding permission(s), write to UEU Library


Publication URL :
https://digilib.esaunggul.ac.id/tinjauan-yuridis-pasal-26a-undangundang-nomor-20-tahun-2001-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-239.html




[ Free Download - Free for All ]

  1.  UEU-Undergraduate-239-COVER.pdf - 48 KB
  2.  UEU-Undergraduate-239-PERNYATAAN KEASLIAN ISI SKRIPSI.pdf - 15 KB
  3.  UEU-Undergraduate-239-TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING.pdf - 15 KB
  4.  UEU-Undergraduate-239-LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.pdf - 15 KB
  5.  UEU-Undergraduate-239-ABSTRAK.pdf - 11 KB
  6.  UEU-Undergraduate-239-KATA PENGANTAR.pdf - 9 KB
  7.  UEU-Undergraduate-239-DAFTAR ISI.pdf - 13 KB
  8.  UEU-Undergraduate-239-BAB I.pdf - 42 KB
  9.  UEU-Undergraduate-239-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 9 KB

[ FullText Content - Please, register first ]

  1. UEU-Undergraduate-239-2.pdf - 59 KB
  2. UEU-Undergraduate-239-3.pdf - 56 KB
  3. UEU-Undergraduate-239-4.pdf - 57 KB
  4. UEU-Undergraduate-239-5.pdf - 24 KB

 10 Similar Document...

     No similar subject found !

 10 Related Document...






HELP US !
You can help us to define the exact keyword for this document by clicking the link below :

26A , Yuridis , Yuridis pasal 26A , pasal , pidana , tindak , tindak pidana



POLLING

Bagaimana pendapat Anda tentang repository kami ?

Bagus Sekali
Baik
Biasa
Jelek
Mengecewakan




24855366


Visitors Today : 2
Total Visitor : 1954362

Hits Today : 1179
Total Hits : 24855366

Visitors Online: 1


Calculated since
16 May 2012

You are connected from 172.17.121.29
using CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)


UEU Digital Repository Feeds


Copyright © UEU Library 2012 - 2020 - All rights reserved.
Dublin Core Metadata Initiative and OpenArchives Compatible
Developed by Hassan