TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG PEREMPUAN DALAM MASA IDDAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1087/PDT. G/1995/PAJS JO MA 41K/AG/1998 JO MA 37PK/AG/2000 JO MA 17PK/AG/2002)

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang ini mengatur waktu tunggu bagi seorang isteri untuk melaksanakan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisanya berdasarkan dengan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tertier. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative, yaitu dengan berusaha mengkaji dan menguji data yang berkaitan dengan masalah masa iddah bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya. Berdasarkan putusan No. 1087/Pdt. G/PAJS/1995 JO MA 41 K/AG/1998 JO MA 37 PK/AG/2000 JO MA 17 PK/AG/2002 Pada tanggal 7 Agustus 1989 Rocky H.Bambang Sudibyo (suami pertama Tamara Nilakanti) mengajukan talak kepada istrinya yang bernama Tamara Nilakanti di Pengadilan Agama karena adanya suatu masalah dalam rumah tangga. Pasca bercerai dengan suami pertamanya, Tamara Nilakanti harus melewat masa iddah selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh).Sebelum masa iddah berakhir tepatnya masih 1(satu) bulan berjalan Tamara Nilakanti sudah melangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya oleh seseorang yang bernama H. Waluyo S. Sapardan. Perkawinan tersebut dilakukan secara hukum islam pada tanggal 01 September 1989 dengan dinikahkan oleh seorang Kyai Mualim Badri. Kemudian pada tanggal 11 Januari 1990, mereka mengukuhkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA) Cilandak, Jakarta Selatan Dari hasil analisi skripsi, bahwa berdasarkan putusan pengadilan agama perkawinan yang dilaksankan dalam massa iddah dikatakan perkawinan yang tidak sah. Karena wanita yang masih dalam masa iddah, termasuk kategori wanita yang haram dinikahi pada waktu tertenu, hingga habis masa iddahnya. Jika perkawinan dalam masa iddah belum dilangsungkan maka terhadap pernikahan ini dapat dilakukan pencegahan sedangkan apabila pernikahannya sudah terlaksana maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan putusan Mahkamah Agung sangat tidak sesuai dengan perundang-undangan yang ada, karena tidak melihat dari sisi masa iddah. Untuk itu, para pihak yang terkait lebih harus meniliti dengan cermat sebelum melaksankan suatu perkawinan.

1.  UEU-Undergraduate-463-BABI.pdf - 119 KB
2.  UEU-Undergraduate-463-COVER SKRIPSI.pdf - 32 KB
3.  UEU-Undergraduate-463-ABSTRAK.pdf - 40 KB
4.  UEU-Undergraduate-463-LAMBAR PENGESAHAN.pdf - 1558 KB
5.  UEU-Undergraduate-463-LEMBAR PERNYATAAN.pdf - 1404 KB
6.  UEU-Undergraduate-463-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 1356 KB
7.  UEU-Undergraduate-463-DAFTAR ISI.pdf - 41 KB
8.  UEU-Undergraduate-463-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 40 KB
9.  UEU-Undergraduate-463-KATA PENGANTAR.pdf - 43 KB

• TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG PEREMPUAN DALAM MASA IDDAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1087/Pdt. G/1995/PAJS JO MA 41K/AG/1998 JO MA 37PK/AG/2000 JO MA 17PK/AG/2002)