POLITIK SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN(STUDY KASUS PUTUSAN MK NOMOR 53/PUU-IX/2011)

h sama dengan proses perjalan Pemerintahan Bangsa Indonesia sebelumnya, dimana rakyat saat ini diberikan peran dalam mengisi kemerdekaannya dalam bentuk kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang diatur dan dilindungi hakmasyarkat oleh Konstitusi saat ini seperti halnya rakyat diberikan ruang untuk membentuk oraganisasi masyarakat atau partai politik sebagai alat untuk mencapai kekuasaan atau pengontrol penguasa yang berkuasa pada zamannya. Oleh karena itulah tidaklah heran untuk masa sekarang ini Generasi Bangsa Indonesia saat ini yang memeliki Mental dan keinginan kuat untuk membangun Negeri Indonesia lebih banyak bergabung dalam suatu badan kepengurasan partai politik dikarenakan melalui jalan Partai Politik setiap individu-individu tersebut maka terdapat kemungkinan dapat dipilih untuk memimpin Bangsa dan Negara Indonesia melalui hak suara rakyat dalam pesta Pemilu dengan masa waktu lima tahun sekali yang diberikan oleh Konstitusi atau peraturan Perundang-Undangan yang ada.Seiring kebebasan masyarakat dalam membentuk partai politik maka diperlukanpula peraturan dalam kemerdekaan Berserikat tersebut dalam bentuk Undang-Undang Partai Politik sebagai dasar dalam memberikan sanksi tegas terhadap partai politik yang melanggar Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan lainya. Sanksitersebut dapat berupa Pembekuan Partai Politik dan sampai Pembubaran Partai Politik yang diajukan oleh pemohon dalam hal ini Lembaga Eksekutif atau Pemerintah Pusat, kepada Lembaga Peradilan Yudikatif dalam hal ini Mahkamah Konstitusi yang berdasarkan pada ketentutan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengenai Pengaturan partai politik. Sejak era reformasi berjalan peran Yudikatif dalam hal pengaturan mengenai pembubaran partai politik sangat diperlukan hal ini didasarkan oleh pengalaman perjalanan peran yudikatif dalam sistem ketataneggaraan di Indonesia.Oleh karena itu dalam dalam Lembaga YudikatifPasal 24C ayat (1) UUD NKRI 1945 masalah pembubaran partai politik dijadikan sebagai salah satu kewenangan MK. Akan tetapiyang menjadi catatan adalah lembaga Negara tersebut apabila tidak berfungsi dengan baik atau lemah wibawanya akan menjadi bola panas dalam sistem penegakan hukum, dimana saat sekarang ini masyarakat sudah lebih kritis dalam melihat situasi peraturan hukum yang ada khususnya mengenai sanksi partai yang apabila senyatanya partai politik telah melawan hukum akan tetapi tidak adanya proses hukum yang berjalan dan makaakan menjadi dasar para kritikusatau masyarakat untuk menuntut pengaturan terhadap keterlibatan peran masyarakat sebagai pemohon dalam proses permohonan terhadap mekanisme pembubaran Partai Politik, meskipun secara tegaspula dalam melaksanakan hal tersebut saat ini tidaklah mudah untuk Rakyat dapat mengajukan pembubaran partai politik dikarenakantidak adanya dasar hukum yang kuat terhadap peran hak rakyat sebagai pemohon dalam membubarkan partai politik.Oleh karena itu, penulis akan meneliti pembubaran partai politik sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 dan putusan MK dalam sistem Ketatanegaraandi Indonesia secara Normatif.

1.  UEU-Undergraduate-19455-Cover.Image.Marked.pdf - 138 KB
2.  UEU-Undergraduate-19455-Halaman pengesahan.Image.Marked.pdf - 2204 KB
3.  UEU-Undergraduate-19455-Halaman persetujuan.Image.Marked.pdf - 1831 KB
4.  UEU-Undergraduate-19455-Halaman pernyataan keaslian.Image.Marked.pdf - 1924 KB
5.  UEU-Undergraduate-19455-Abstrak.Image.Marked.pdf - 122 KB
6.  UEU-Undergraduate-19455-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 751 KB
7.  UEU-Undergraduate-19455-Daftar isi.Image.Marked.pdf - 133 KB
8.  UEU-Undergraduate-19455-Daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 120 KB
9.  UEU-Undergraduate-19455-Bab1.Image.Marked.pdf - 185 KB