ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG HAK ASUH ANAK KARENA PUTUSAN VERSTEK (STUDI KASUS : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 142PK/PDT/2009)

Salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah karena perceraian, hal ini berdasarkan Pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam putusnya perkawinan karena pereraian disebabkan oleh banyak hal mulai dari ketidakharmonisan keluarga, perzinahan, dan lain sebagainya. Akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah salah satunya tentang hak asuh anak, yang sering sekali menjadi masalah setelah adanya perceraian. Biasanya mengenai hak asuh dari anak-anak mereka. Hak asuh anak ini biasanya diselesaikan di Pengadilan bersama dengan diajukannya gugatan perceraian. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak terhadap putusan perceraian dan apakah putusan ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum tahap persidangan dilakukan pihak tergugat dipanggil sebanyak 2 kali menurut Pasal 126 HIR dan Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pekawinan. Terlebih lagi jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya. Ini dikarenakan pada gugatan perceraian biasanya menyangkut hak asuh anak. Pemanggilan dilakukan 2 kali karena kedua orang tua berhak mempertahankan hak-haknya dalam persidangan antara lain hak asuh. Sehingga jika memang diputuskan hak asuh anak kepada salah satu orang tua, orang tua yang lain dapat menerimanya. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan pendekatan normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum. Yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau putusan Pengadilan serta peraturan lain yang berkaitan yang berlaku sebagai pijakan normatif. Masalah yang rawan terjadi adalah ketidakpuasan salah satu orang tua jika hak asuh anak tidak dimenangkannya. Apalagi jika putusan tersebut diputus secara verstek, sehinggga salah satu orang tua kehilangan hak untuk mempertahankan haknya. Jika kepentingan terbaik anak yang benar-benar diutamakan setelah adanya perceraian, sudah semestinya negara kita menganut hak asuh bersama (join custody). Dapat pula dibentuk mediasi hak asuh sebagai alternatif non litigasi, yang prinsip penyelesaian secara non litigasi adalah win win solution, yang memperkecil perebutan hak asuh juga konflik antara orang tua yang bercerai

1.  UEU-Undergraduate-5622-COVER.pdf - 35 KB
2.  UEU-Undergraduate-5622-TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.pdf - 96 KB
3.  UEU-Undergraduate-5622-PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf - 106 KB
4.  UEU-Undergraduate-5622-LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.pdf - 28 KB
5.  UEU-Undergraduate-5622-ABSTRAK.pdf - 10 KB
6.  UEU-Undergraduate-5622-KATA PENGANTAR.pdf - 13 KB
7.  UEU-Undergraduate-5622-DAFTAR ISI.pdf - 11 KB
8.  UEU-Undergraduate-5622-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 38 KB
9.  UEU-Undergraduate-5622-LAMPIRAN.pdf - 1674 KB