PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN SALAH SATU PASANGAN MURTAD (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 2390/PDT.G/2013/PA.DPK)

Pembatalan perkawinan ialah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat terjadi disebabkan oleh berbagai alasan, salah satunya apabila salah satu pasangan murtad. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengkaji tentang �Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Salah Satu Pasangan Murtad. (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 2390/pdt.g/2013/PA.dpk)�. Pada penulisan ini rumusan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut : 1) Peraturan pembatalan perkawinan dan akibat hokum apabila salah satu pasangan suami isteri murtad; 2) Pelaksanaan pembatalan perkawinan beradarkan putusan no. 2390/pdt.g/2013/PA.dpk. Penulisan ini menggunakan metode penelitian pendekatan normatif. Normatif adalah bentuk penelitian kepustakaan atau studi dokumen, seperti undang-undang, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan. Dari hasil studi pustaka yang didapat dalam Pengaturan pembatalan perkawinan yang terdapat di dalam pasal 26, pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 70, pasal 71, pasal 72 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengatakan dengan tegas bahawa suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan dan akibat hokum dari pembatalan perkawinan terdapat didalam pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 75 Instruksi Preisden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Sehingga akibat hokum dari pembatalan perkawinan yang diputuskan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Depok hanya menyangkut status suami isteri yang melakukan perkawinan tersebut, karena pernikahan dianggap tidak pernah ada sehingga kedua belah pihak kembali keposisi semula. Kemudian untuk proses peradilan dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim adalah surat permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan maka Pemohon mengajukan alat bukti surat maupun saksi. Dalam proses acara persidangan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun1989 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

1.  UEU-Undergraduate-5359-cover.pdf - 28 KB
2.  UEU-Undergraduate-5359-persetujuan.pdf - 2635 KB
3.  UEU-Undergraduate-5359-pernyataan.pdf - 2591 KB
4.  UEU-Undergraduate-5359-pengesahan.pdf - 2920 KB
5.  UEU-Undergraduate-5359-abstrak.pdf - 56 KB
6.  UEU-Undergraduate-5359-daftar isi.pdf - 56 KB
7.  UEU-Undergraduate-5359-daftar lampiran.pdf - 56 KB
8.  UEU-Undergraduate-5359-daftar pustaka.pdf - 14 KB
9.  UEU-Undergraduate-5359-kata pengantar.pdf - 56 KB