ANALISIS PUTUSAN NOMOR.193/PDT.G/2011/PN.JKT.PST TERHADAP PELAKSANAAN GUGATAN GANTI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH TANPA HAK

Peralihan hak atas tanah dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat. Sengketa tersebut timbul akibat adanya perjanjian antara dua pihak atau lebih yang salah satu pihak melakukan wanprestasi. Banyak sekali terjadi perbuatan melawan hukum penguasaan tanah tanpa alas hak yang sah. Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan gugatan permohonan ganti kerugian akibat penguasaan tanah tanpa hak? Apa alasan penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan atas penguasaan tanah tanpa hak ? Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hokum normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan gugatan permohonan ganti kerugian akibat penguasaan tanah tanpa hak adalah mengajukan gugatan ke Peradilan Umum (Perdata), apabila gugatan yang diajukan ke pengadilan negeri berkaitan dengan keperdataan atau mengajukan gugatan ke PTUN (Upaya Hukum Administrasi) dan mengajukan laporan ke Penyidik Kepolisian (upaya pidana). Alasan penggugat dalam kasus ini melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didasarkan pada obyek yang disengketakan (sebidang tanah yang terletak di kav. 126 dengan luas 19.140 m2, Jl. KH. Mas Mansyur, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat) berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan gugatan diajukan secara tertulis kepada Pengadilan yang dalam daerah hukum meliputi tempat kediaman Tergugat. Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam penguasaan hak atas tanah adalah pemilik tanah yang benar berdasarkan bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah, baik melalui hak peralihan atas atas tanah yang sah menurut hukum, karena pemilik tanah yang sah memiliki data yuridis dan secara fisik menguasai tanahnya secara langsung, artinya pemilik tanah berhak, bebas dalam penguasaan tanahnya dan kepemilikan itu melekat kepada pihak yang telah memiliki bukti kepemilikan atas yang sah (sertipikat) tersebut. Dalam pemberian ganti rugi diharapkan majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk lebih teliti agar dalam menjatuhkan putusan khususnya mengenai pengabulan gugatan yang berkaitan dengan ganti rugi, tidak ada yang merasa dirugikan atau setidaknya tidak menjatuhkan putusan yang tidak adil dan tidak patut

1.  UEU-Undergraduate-30958-COVER.Image.Marked.pdf - 197 KB
2.  UEU-Undergraduate-30958-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 1230 KB
3.  UEU-Undergraduate-30958-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 268 KB
4.  UEU-Undergraduate-30958-HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 313 KB
5.  UEU-Undergraduate-30958-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 191 KB
6.  UEU-Undergraduate-30958-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 208 KB
7.  UEU-Undergraduate-30958-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 190 KB
8.  UEU-Undergraduate-30958-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 197 KB
9.  UEU-Undergraduate-30958-BAB1.Image.Marked.pdf - 241 KB

• ANALISA TERHADAP PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 002/PUU-I/2003)
• TINJAUAN HUKUM TENTANG SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH YANG DITINJAU DARI TUJUAN DAN ASAS-ASAS PENDAFTARAN TANAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 96/PK/TUN/2007)
• ANALISIS SEMIOTIK GENRE MUSIK �Noise� DI KOMUNITAS MUSIK BAWAH TANAH JAKARTA & BANDUNG.
• ANALISA YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SESUAI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN
• KEDUDUKAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI UNTUK PERALIHAN HAK ATAS TANAH GIRIK (EKS HAK MILIK ADAT) DI WILAYAH KERJANYA DEMI MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM (Studi Kasus di Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang)
• Akibat Hukum bagi Pemegang Hak Tanggungan atas Hak atas Tanah yang telah gugur dan masih sebagai jaminan kredit (Studi Kasus pada Bank X dengan Debitor/Penjamin Y)
• Penguasaan Fisik Tanah Secara Paksa Oleh Warga Masyarakat Terhadap Tanah Bekas Hak Guna Bangunan Yang Telah Daluarsa (Tinjauan Hukum atas Pendudukan Tanah Tersebut Daerah Gedong Panjang Proyek PT.X)
• PROSES PEMBUATAN SERTIPIKAT ATAS TANAH NEGARA MENJADI HAK MILIK AKIBAT PERALIHAN JUAL BELI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA BARAT
• PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN UNTUK MEMBELI, MEMBANGUN SERTA MEMELIHARA RUMAH DAN TANAH (SUATU STUDI KASUS ANTARA DAN RUMAH)WARGA NEGARA ASING X DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA Y TERHADAP PENGALIHAN ATAS PENGUASAAN TANAH
• Kajian Yuridis Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dikaitkan Dengan Pelepasan/Pencabutan Hak Milik Atas Tanah Dan Hak Menguasai Oleh Negara